DISKUSI PUBLIK UIN SUNAN KALIJAGA: Evaluasi UU KPK dan Ajukan Judicial Review

share on:
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga begitu antusias mengikuti diskusi publik || YP/Fadholy

Yogyapos.com (YOGYA) - Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar diskusi publik terkait polemik UU KPK, di Ruang Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum, Kamis (17/10) siang. Acara diikuti sekitar 100 mahasiswa.

Hadir sebagai keynote speaker antara lain Dr Hj Siti Fatimah SH MHum ahli hukum tata negara (dari UIN Sunan Kalijaga), Udiyo Basuki SH MHum akademisi ilmu hokum (dari UIN Sunan Kalijaga) dan Mustofa SH praktisi hukum (advokat Peradi).

Siti Fatimah dalam pemaparanya mengatakan, pengesahan RUU KPK berdampak sangat luas. Gelombang unjuk rasa mahasiswa di Indonesia semakin massif. Menurutnya, ada mekanisme untuk menempuh pembatalan UU KPK.

“Pertama tentunya mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil. Kedua adalah melalui jalur Judicial Review di Mahkamah Konstitisi (MK) sesuai yang diatur dalam Pasal 51 ayat I UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” jelas Siti Fatimah.

Sementara Udiyo Basuki menyoroti secara materiil dalam UU KPK tidak sepenuhnya melemahkan ataupun menguatkan kinerja KPK.

“Dengan jalur judicial review ke MK kita bisa mengkritisi sejumlah poin. Seperti pada pasal 37B huruf b terkait fungsi dewan pengawas yang mengeluarkan izin untuk melakukan tindak penyadapan. Disitu tertulis izin penyadapan berasal dari dewan pengawas. Padahal dalam Hukum Acara Pidana dikenal asas cepat, sederhana serta biaya ringan,” kata Udiyo Basuki.

Sedangkan advokat muda, Mustofa SH berpandangan jika saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengajukan judicial review ke MK, terkait UU KPK tersebut. “Secara procedural langkah ini lebih pas dan bijak. Disitu kita bisa menguji dan mengkaji bersama, poin dalam UU KPK yang mesti direvisi. Saya pribadi sangat mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa pun hadir sebagai daya control demokrasi dan hokum,” terangnya.

Dalam diskusi tersebut pun disepakati jika Dema UIN Sunan Kalijaga bersama para keynote speaker untuk mengajak seluruh elemen mahasiswa bersama-sama mengevaluasi KPK. Serta, mendukung judicial review terhadap UU KPK. (Dol)

 

 


share on: