Dr Khambali SH MH: UU KPK Layak Diuji untuk Dibatalkan di MK

share on:
HM Khambali

UU tentang KPK yang bikin heboh di seantero jagad Indonesia telah diberi nomor yakni 19 Tahun 2019. Berlaku mengikatlah sudah UU KPK bagi seluruh rakyat Indonesia, karena UU 19 tahun 2019 telah menjadi hukum positif. Jadi tidak boleh tidak seluruh rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh kepada UU KPK baru tersebut. Tidak boleh ada satu rakyat pun yang berhak menolaknya, meski berbeda pandangan dan berbeda pendapat.
Selanjutnya mekanisme hukum yang bisa ditempuh untuk membatalkan UU KPK terbaru tersebut adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau diterbitkan Perppu oleh Presiden.
Namun selama belum ada putusan MK tentang Pengujian Undang-undang, atau tidak ada Perppu untuk membatalkan UU KPK, maka UU KPK yang diundangkan dan diberi Nomor 19 Tahun 2019 berlaku sebagai hukum positif yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terus terang saya pribadi menyayangkan RUU KPK yang telah bikin heboh dan memakan banyak korban tetap disahkan dan diundangkan. Ditambah lagi ada pihak yang meminta agar Presiden menerbitkan Perppu, namun di lain pihak Presiden diancam akan dimakzulkan jika menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK terbaru dimaksud.
Saya pribadi berpendapat sesungguhnya UU KPK sebelumnya telah cukup memadai sebagai payung hukum operasional KPK dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan undang-undang terdahulu KPK telah membuktikan efektivitas dan prestasi kinerjanya. Hanya saja karena memang tindak pidana korupsi yang menjadi wilayah kerja KPK sangat bersentuhan dengan  kekuasaan, maka wajar jika kekuasaan gerah dengan sepak terjang KPK selama ini. Sehingga wajar pula jika menghendaki UU KPK diubah atau bahkan bila perlu diganti.
Saya sangat menyayangkan, legislator dan Presiden tidak begitu menggubris reaksi dan masukan masyarakat kampus dan kelompok masyarakat lainnya.
Sekarang tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh rakyat yang tidak sepaham dengan UU KPK terbaru adalah pengujian undang-undang atau judicial review.
Semoga 9 orang hakim di MKRI sebagai penjaga konstitusi negara Indonesia dimana rakyat adalah pemilik kedaulatan akan memihak kepada volonte generale  rakyat.
Namun demikian kita harus sadar bahwa hukum tertulis merupakan produk politik, sedangkan politik harus tunduk kepada hukum tertulis yang dibuatnya sendiri. Jadi wajar dan masuk akal, politik tidak akan membuat hukum tertulis yang sekiranya justru akan menyerang balik mereka, atau tidak menguntungkan mereka. (Dr HM Khambali SH MH, Dosen FH UP 45 Yogyakarta)

 


share on: