GEJAYAN MEMANGGIL #2: Stop Oligarki yang Menindas Rakyat

share on:
Aksi damai Gejayan Memanggil #2 berjalan tertib, lancar dan kondusif. YP//Fadholy Widhasmara

Yogyapos.com (YOGYA) - Ribuan elemen mahasiswa kembali bergerak dalam aksi Gejayan Memanggil #2, Senin (30/9) siang. Titik pusat berada di simpang tiga Jalan Gejayan. Massa bergerak dari simpang tiga UIN dan Bundaran UGM. Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Di antara mereka ratusan pelajar mengenakan seragam Sekolah Lanjutan Atas ikut menyemarakkan aksi, bahkan beberapa di antara mereka ikut berorasi.Tampak pula dua mantan aktivis 98, Jemmy Setiawan SH dan Heri Sebayang SH, ikut memantau jalannya unjuk rasa dari sisi timur trotoar jalan.

Aksi damai dibawah komando Aliansi Rakyat Bergerak ini menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Negara ini. Mulai permasalahan yang menyerang KPK, pelanggaran HAM, UU Pertanahan dan pembakaran hutan. Lantaran hal tersebut, massa menuntut hentikan segala bentuk represi gerakan rakyat, usut tuntas pelanggaran HAM di Papua, mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus kebakaran hutan dan mendesak Presiden segera menerbitkan Perppu KPK.

Nailendra mewakili Aliansi Rakyat Bergerak dalam orasinya mengatakan, reformasi belum usai dan problem demokrasi di Indonesia semakin kusut. “21 tahun lalu, rezim otoriter Soeharto telah runtuh. Dan kita masuk ke fase reformasi. Hingga sekarang reformasi belum usai. Bahkan iklim demokrasi kita semakin tidak karuan. Cita-cita reformasi 98 masih jauh dari yang kita harapkan. Rakyat dan mahasiswa terus bergerak untuk mewujudkannya. Apakah kita siap mewujudkan amanat reformasi?” ujar Nailendra dari atas mobil komando disambut aplaus dan teriakan lantang dari para demonstran.

Ditemui di sela aksi, Nailendra mengutarakan jika pihaknya akan terus bergerak hingga tuntutan mahasiswa dan rakyat dipenuhi pemerintah. “Terkait RUU KPK sangat mendesak agar Presiden menerbitkan Perppu. Banyaknya kasus pelanggaran HAM juga menjadi bukti kegagalan Negara. Soal mendasar UU Pertanahan yang memastikan hak warga mendapat akses tanah justru tidak diatur secara detail dan seakan mengesampingkan hak warga negara. Dan kasus pembakaran hutan yang massif ini diakibatkan sikap oligarki pemerintah terhadap pemberian izin usaha korporasi-korporasi besar. Kami akan terus bergerak bersama aliansi rakyat, mahasiswa, buruh dan petani. Stop oligarki yang menindas rakyat,” ungkapnya.

Kendati jumlah massa tidak sebanyak pada aksi Gejayan Memanggil #1, namun aparat kepolisian tetap sigap mengawal jalannya aksi damai ini. Massa membubarkan diri secara tertib setelah dibacakan pernyataan sikap. Sebagian di antara mereka tampak membersihkan sampah-sampah bekas bungkus makanan maupun minuman mineral yang berserakan. (Dol/Met)

 

 

 

 

 

 

 


share on: