Istanta ST: Harus Tahan Banting di Jagad Konstruksi

share on:
Istanto ST || YP/Ismet NM Haris

MENJADI seorang konstraktor dan bergelut di jagad konstruksi membutuhkan profesionalitas yang memadai agar memiliki nafas panjang dan tahan banting menghadapi setiap kemungkinan gejolak perekonomian. Sebab pengerjaan konstruksi sangat tergantung dari kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Selebihnya adalah tekad yang kuat untuk berkarya dalam pembangunan.

“Profesional itu yang utama. Kemudian antisipatif terhadap setiap kemungkinan perkembangan ekonomi dan politik agar kita tahan banting,” ujar bos CV Analisa Wijaya Grup, Istanta ST kepada yogyapos.com, Senin (21/10/2019).

Istanta mengungkapkan kondisi perekonomian dan politik sangat menentukan kebijakan fluktuasi harga bahan-bahan dasar bangunan. Sehingga bagi setiap kontraktor dibutuhkan perhitungan yang cermat agar tidak merugi dan proyek yang dikerjakannya tetap sesuai spek.

Menurutnya, kecermatan dibutuhkan dalam membuat HPS yaitu Harga Perkiraan Sendiri yang merupakan perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Apalagi dalam hal lain menghadapi fenomena lelang ndlosor selama ini.

“Di situ kecenderungannya pihak Dinas menurunkan HPS. Maka kita harus benar-benar teliti dengan perkembangan harga pasar terkini dan antisipasi di kemudian hari,” terang alumnus Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) ini.

Bagi Istanto persoalan HPS ini sudah dilewati, karena ia berkecimpung di dunia kontraktor sejak belia sekitar 2003 ketika ikut pada seorang kontraktor gede di Yogyakarta. Setelah selama hampir 7 tahun mengikuti praktik perencanaan dan pengerjaan bangunan, lelaki berusia 38 tahun ini berhasil menyelesaikan kuliahnya.

“Saya sempat ke Jakarta, tapi hanya sebentar dan balik lagi ke Yogyakarta menggeluti dunia bangunan. Selama ini lebih banyak dalam pengerjaan gedung,” ujarnya.

Sejak kepulangannya ke Yogya skitar 10 tahun lalu, Istanto banyak mengerjakan gedung-gedung dari proyek APBD maupun APBN dari yang Rp 800-an juta hingga senilai Rp 1 miliar.

“Sekarang sedang menyelesaikan proyek SMPN 10 Yogya, semoga rampung sebelum akhir Desember,” aku pria bertubuh atletis ini.

Kedepan, Istanto bertekad mengikuti lelang proyek APBN yang ada di DIY. Itu sebabnya pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah memberikan kejelasan dalam soal KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yakni rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk (output) barang atau jasa. Sebab selama ini antara perizinan tidak klop dengan KBLI. Sedangkan untuk proyek-proyek tertentu dari APBN menggunakan spesifikasi. Misalnya pembangunan rumah susun dan lainnya ada spesifikasinya. Sehingga pengerjaan seperti rumah susun digarap oleh kontraktor dari luar daerah.

“Kami terbentur soal itu. Ini masih diperjuangkan untuk memperoleh kejelasan dari Dinas soal KBLI yang dalam perizinan tidak tercantum spesifikasinya,” jelas anggota Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Bantul.   (Met/Ded)


share on: