Pasca Pelantikan, Presiden Didorong Terbitkan Perppu KPK

share on:
Suasana diskusi mengkritisi UU KPK di taman Pancasila UNY, Sabtu (19/10/2019) || YP/Ist

Yogyapos.com (YOGYA) – Perjuangan penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agaknya belum usai. Sejumlah opini perorangan maupun melalui forum kajian terus dilakukan, agar presiden segera mengeluarkan Perppu KPK.

“Perppu KPK maupun judicial review dapat dilakukan untuk mengoreksi UU KPK yang baru saja berlaku pada 17 Oktober 2019,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa UNY, Agung  Putra Wahyu dalam diskusi bertajuk ‘Bisa Kita Apakan RUU KPK’, di Taman Pancasila Kampus UNY, Sabtu (19/10/2019).

Agung mengungkapkan, mata publik harus tahu bahwa dengan adanya revisi UU KPK yang baru terdapat pasal-pasal yang melemahkan lembaga anturasuah tersebut. Diantaranya pasal tentang pengawasan, prosedur penanganan perkara dan status pegawai KPK menjadi ASN. Semua ini akan memperlamban dan menghambat kinerja KPK.

Padahal selama ini KPK masih menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menekan angka kejahatan korupsi. “KPK harus tetap kuat dan kita dukung dari upaya pelemahan melalui UU yang baru saja ditetapkan itu. Kami berharap pasca pelantikan, Presiden segera menerbitkan Perppu KPK,” tandas Agung.

Sementara peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Eka Nanda menilai penguatan terhadap KPK bisa ditempuh dengan dua cara yaitu judicial review dan Perppu. “Kami tetap komit mengawal KPK, dan upaya penguatannya adalah dengan mendorong presiden untuk menerbitkan Perppu. Sebab jika melalui judicial review membutuhkan waktu lama,” katanya.

Tentang komitmen mengawal KPK ini ditegaskan juga oleh Dian Rafi Alpatiowijaya dari BEM KM UGM. “Mahasiswa akan terus berusaha menolak upaya pelemahan KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019,” tegasnya. (*/Met)


share on: