PKS Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

share on:
Dr H Sukamta PhD || YP/Fadholy

Yogyapos.com (YOGYA) - Dalam beberapa kesempatan, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo berujar jika pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan per Januari 2020. Wacana ini pun di kalangan Fraksi di DPR menjadi tarik ulur. Dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bulat pada sikapnya menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Anggota DPR RI PKS, Dr H Sukamta PhD di sela acara seminar Pancasila, Selasa (8/10) mengatakan tegas jika PKS menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

“Sikap PKS sangat jelas untuk menolak wacana tersebut. Langkah ini serasa terburu-buru tanpa menunggu hasil final audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal dalam temuan BPK jelas jika kesalahan mendasar adalah soal manajerial yang buruk. Bukan pada iuran,” kata Sukamta.

Politisi lulusan Teknik Kimia UGM ini menambahkan, jika persoalan manajerial tak segera dibenahi, uang iuran berapa pun akan amblas. “Rampungkan dulu soal manajemen di BPJS. Evaluasi dan benahi segera mungkin. Baru kita duduk bersama soal anggaran. Kasihan, jika rakyat menanggung beban kenaikan iuran. Sudah bayar pajak dan pendapatan tidak naik. Harus dibebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Wacana ini mohon dikaji kembali,” tegas pria asal Klaten ini.

Dari wacana kenaikan iuran BPJS tersebut, terjadi pada Kelas I dan Kelas II. Untuk Kelas I sebelumnya harus membayar iuran Rp 80 ribu dan per Januari akan naik menjadi Rp 160 ribu. Sedangkan untuk Kelas II dari sebelumnya iuran Rp 51 ribu, akan naik jadi Rp 110 ribu. (Dol)

 

 

 

 


share on: