Yogyapos.com (YOGYA) - Seperti juga yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY menggelar aksi menuntut keadilan dan perlindungan HAM terkait penembakan 6 Laskar FPI dan penahanan Imam Besar Habib Rizieq Sihab. Aksi damai diikuti ratusan massa dalam rangka mewujudkan kecintaan terhadap agama dan negara ini berlangsung di Titik Nol Kilometer Yogyakartam, Jumat (18/12/2020).
Bentangan poster maupun spanduk desakan pengusutan tuntas 6 Laskar korban penembakan tampak mewarnai aksi. Spanduk utama bertajuk 'Yogya Bergerak untuk Keadilan dan HAM' terpampang di mobil yang dijadikan podium. Demikian pula bendara dari sejumlah elemen masyarakat antara lain Majelis Mujahidin, Kokam dan GPK Khittah juga berkibar.
Ketua Presidium FUI DIY H Syukri Fadholi mengatakan, pesan moral dari aksi adalah agar hukum dan HAM tidak diabaikan. Ketika terjadi penyelewengan hukum dan HAM, maka Kepala Negara harus hadir untuk memberikan solusi kepada semua pihak.
“Dengan aksi ini dapat sedikit membuka mata pihak terkait untuk bisa mengembalikan kondisi Indonesia saat ini kepada cita-cita proklamasi dulu. Indonesia harus kembali pada aturan yang benar, untuk tunduk kepada proklamasi. Artinya semua hukum berlaku tegak dan adil. Segala kebijakan juga harus berpihak kepada rakyat," tegasnya.
Syukri menilai tanpa hal-hal tersebut maka HAM dan keadilan kedaulatan bangsa Indonesia bisa semakin ternoda. Jika itu sampai tidak diselamatkan maka kehidupan bangsa bernegara dapat hancur.
Syukri beserta elemen FUI juga mengungkapkan duka cita yang mendalam terkait dengan tewasnya 6 laskar FPI dalam kejadian penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ia menyesalkan dan mengutuk keras tindakan oknum aparat kepolisian yang telah melakukan Extra Judicial Killing dan mengarah kepada tindakan pelanggaran HAM berat.
Diharapkan, semua pihak yang turut dalam aksi ini melakukan protokol kesehatan. Aksi berjalan tertib dan damai berkat pengawalan dari aparat Polresta Yogya.
Sementara itu Wakil Ketua PWNU DIY Fahmi Idris Akbar, menegaskan jika aksi perjuangan tersebut berpotensi mmenjadi klaster penyebaran Covid-19. “Peran NU sebagaimana elemen masyarakat yang lain adalah mengawal dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada, secara transparan, adil, jujur dan akuntabel,” katanya. (Fadholy/Met)
