Bupati Abdul Halim Sambut Baik Penyederhanaan Izin KKPR

share on:
Bupati saat menjadi Inspektur upacara peringatan HUT ke-61 Hantaru 2021, di Kantor ART/BPN Bantul, Jumat (24/9/2021) || YP-Ist

Yogyapos.com (BANTUL) - Peringatan HUT ke-61 Hari Agraria dan Tata Ruang Huntara (Hantaru) 2021 juga diselenggarakan oleh Pemkab Bantul dintandai upacara, di Kantor halaman Kantor BPN Bantul, Jumat (24/9/2021).

Bupati Bantul Drs H Abdul Halim Muslih selaku Inspektur upacara menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, yang secara tegas berupaya memberikan kemudahan pelayanan persyaratan perizinan pertanahan kepada masyatakat. 

Dilakukan penyederhanaan menjadi tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan dan detail tata ruang (RDTR) yang bersama-sama pemerintah daerah harus didorong dan dipercepat penerbitannya. 

“Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geohraphyc Information System Tata Ruang (GISTARU) diantaranya RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online dan Protaru,” kata Halim.     

Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka pada Peringatan Hantaru kali ini juga akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi Loketku dab aplikasi permohonan informasi outline. Dengan adanya layanan elektronik ini, masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertanahan serta pelayanan pertanahan nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan transparansi pelayanan.

Dalam upacara tersebut Bupati juga menyampaikan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai BPN Bantul yang salah satu penerimanya adalah Kepala Kantor BPN Bantul, Iskandar Subagyo, yang menerima Satyalancana Karya Satya dengan masa bakti 30 tahun.

Usai upacara Bupati menyampaikan harapannya karena BPN ini menyangkut hajat hidup orang banyak utamanya hak atas tanah masyarakat. Maka bagaimana pertanahan di Bantul ini dapat diurus dan dikelola dengan baik, pro rakyat sehingga rakyat juga bisa ditingkatkan kesejahteraannya, atas hak aset mereka. (Supardi)

 


share on: