Yogyapos.com (BANTUL) – Anggota DPRD Bantul Dapil IV (Kapanewon Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Jetis) Pambudi Mulyo dan Anggota DPRD DIY Dapil Kabupaten Bantul, Tustiani SH menyatakan keinginannya untuk menyerap dan merealisasi semua kebutuhan warga dengan memanfaatkan dana aspirasi.
Namun, kata dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tak semua aspirasi bisa direalisasikan. Hal ini lantaran terkendala oleh keterbatasan anggaran. Sebab itu pihaknya melakukan skala prioritas untuk merealiasikannya.
“Dana aspirasi kami terbatas dibandingkan jumlah yang dibutuhkan untuk merealisasi kebutuhan warga. Sehingga kami harus cermat melakukan skala prioritas pemanfaatannya,” ujar Pambudi Mulyo dalam acara Reses II, di Joglo Kasatriyan Mulyan Jalan Parangtritis km 23 Donotirto Kapanewon Krerek Bantu, Sabtu (21/5/2022).
Disebutkan, ketersediaan dana aspirasi melalui dirinya yang bisa diserap warga hanya Rp 1,5 M per tahun. Dana tersebut mesti digunakan untuk merealisasi aspirasi warga di semua dapilnya. Tentu saja tak bisa untuk mengcover seluruh kebutuhan. Meski demikian dirinya tetap konsen, caranya pemanfaatan berdasarkan skala prioritas.
“Oleh karena itu kalau panjenengan membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk pemajuan wilayan, monggo coba meneruskannya ke Bu Tustiana,” tukas Pambudi.
Sementara itu, Tustiani SH, mengungkapkan bahwa dana aspirasi yang tersedia untuk dirinya Rp 8-9 miliar per tahun. Dana tersebut masih tersedia untuk anggaran tahun 2024.

Suasana forum Reses II, di Joglo Kasatriyan Mulyan Jalan Parangtritis km 23 Donotirto Kapanewon Krerek Bantu, Sabtu (21/5/2022).
"Pemerintah DIY juga menyediakan anggaran untuk rumah tidak layak huni Rp 35 juta per rumah. Rumah baru Rp 50 juta. Agar ini bisa diraup maka perlu adanya komunikasi dengan melalui saya. Yang lainnya Kartu Indonesia Pintar. Besarnya untuk siswa SD Rp 450.000, SMP Rp 750.000 dan SMA Rp 1.000.000. Untuk mendapatkan itu maka bisa melalui Anggota DPRRI Dapil DIY My Esti Wijayati.
Tustiani menginformasikan dana yang juga bisa diraih untuk infrastruktur berupa padat karya Rp 100 juta untuk Kabupaten Bantul dan Pemerintah DIY Rp 200 juta per paket. Yang lainnya ujtuk pegaspalan jalan sebesar Rp 200 juta per paket. Selanjutnya untuk peningkatan SDM satu diantaranya melalui pelatihan otomotif ataupun sablon kaos Rp 200 juta per kelompok. Itu juga bisa untuk pelatihan memasak dan yang lainnya.
“Kini yang sudah berjalan adalah sebagaimana di Kalurahan Tirtomulyo Kretek. Untuk memelihara dan ternak lele Rp 30 juta per kelompok,” terangnya.
Dari forum Reses II ini muncul keinginan warga yakni kebutuhan anggaran yang untuk infrastruktur agar dalihkan ke peralatan pendidikan anak anak, misalnya komputer. (Spd)
