Yogyapos.com (BOGOR) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh. Jumhur Hidayat menyebut penanaman bambu sebagai solusi rehabilitasi lingkungan. Selain itu, langkah ini dinilai mampu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat melalui skema perdagangan karbon (carbon trading).
BACA JUGA: Puisi Aprinus Salam: Indonesia Sedang Berjalan Ke Mana
Hal itu disampaikan Jumhur dalam Sarasehan "Gerakan Menanam Bambu Selamatkan Bumi, Serumpun Bambu untuk Sejuta Manfaat" yang diselenggarakan Yayasan Bambu Indonesia dan Pencanangan Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026, di Cibinong, Bogor, Minggu (14/6/2026).
Melayani doorstop para jurnalis
Sarasehan tersebut diikuti unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas lingkungan, pegiat konservasi, hingga masyarakat.
BACA JUGA: Korem 072/Pmk Giat Pembinaan Ideologi Pancasila, Dukung Asta Cita Pemerintah
Menurut Jumhur, mekanisme perdagangan karbon dapat berjalan ketika emisi dari aktivitas industri melebihi batas yang diperbolehkan. Kelebihan tersebut nantinya wajib dikompensasi melalui penanaman vegetasi penyerap karbon, salah satunya pohon bambu.
“Ketika ada proses industrialisasi, tentu menghasilkan emisi. Emisi itu ada batasannya. Kalau melebihi yang diperbolehkan, maka harus di-offset dengan penanaman tertentu sehingga emisi yang keluar bisa diserap kembali,” kata Jumhur.
BACA JUGA: Pertamina Pastikan Stok Pertalite Tersedia
Ia menjelaskan, proyek penghijauan seperti penanaman bambu memiliki nilai ekonomi karena kemampuan tanaman tersebut dalam menyerap karbon dioksida (CO_2) dapat dihitung menggunakan metodologi tertentu. Setelah dihitung dan diverifikasi, pemerintah akan menerbitkan sertifikat emisi yang dapat diperdagangkan di pasar karbon.
BACA JUGA: Gatot Murwahyudi SH: Sidang Online Kurang Afdol, Tak Bisa Maksimal
Melalui skema tersebut, Jumhur optimistis masyarakat bisa mendapatkan dua sumber penghasilan sekaligus (double income).
“Pohonnya aman, masyarakat dapat penghasilan. Jadi ada dua pemasukan, dari budidaya bambunya sendiri dan dari nilai karbon hasil pengurangan emisinya,” jelasnya.
BACA JUGA: Tim Wasev KDMP Tinjau Sejumlah Koperasi di Purworejo, Danrem Ikut Mendampingi
Selain memberi keuntungan finansial, perdagangan karbon berbasis penghijauan ini juga dinilai mampu membuka peluang lapangan kerja baru yang ramah lingkungan (green jobs) di tingkat komunitas. Pemerintah saat ini terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat agar mereka mendapat penghasilan lebih, sambil tetap menjaga kelestarian alam.
Di sisi lain, Jumhur juga menegaskan potensi besar bambu sebagai tanaman konservasi sekaligus bagian dari kearifan lokal Indonesia. Apalagi, bambu sangat efektif untuk memulihkan kawasan lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS).
BACA JUGA: Seru! Puluhan Staf Notaris Geruduk Kantor Pertanahan Sleman, Pelayanan Dinilai Lamban
“Kita punya sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis. Saya ingin mencanangkan gerakan besar-besaran menanam bambu di mana-mana. Secara nasional, jumlahnya bisa jutaan, bahkan mungkin ratusan juta bambu ditanam,” ujarnya.
Menutup arahannya, Jumhur pun menantang komunitas lingkungan dan pegiat bambu untuk mulai menyiapkan pembibitan secara masif demi menyukseskan gerakan nasional tersebut. (Ota)
