Yogyapos.com (YOGYA) - Aksi kekerasan oleh sejumlah kawula muda yang dikenal sebagai geng atau kelompok klitih di Yogyakarta sebagai efek keterbatasan ruang publik yang gratis, yang biasa mereka akses dan dijadikan ruang berekspresi secara bebas dan gratis.
“Aksi klitih oleh mereka adalah bentuk kekalahan masyarakat terhadap kapitalisme. Mengapa? Karena hampir seluruh ruang publik menjadi area privat, warga tidak memiliki ruang publik untuk berekspresi, semua area berbayar jika warga ingin mengaksesnya,” kata Sosiolog Puji Qomariyah SSos MSi, Sabtu (9/4/2022).
Dalam pernyataannya, Wakil Rektor III Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta itu menyatakan, keterbatasan ruang publik menyulitkan di mana para kawula muda untuk mengekspresikan diri. Sebagai alternatif ruang berekspresi adalah jalan raya. Masalahnya di jalan umum itu terjadi interaksi antar berbagai kelompok kawula muda dan elemen masyarakat lainya yang memiliki latar belakang berbeda dan beragam.
Dia membayangkan, andaikata ruang publik yang bebas diakses tersebar di banyak tempat, maka para kawula muda bisa leluasa mengekspresikan diri secara beradab di dalamnya.
“Masyarakat yang kehilangan ruang publik menjadi agresif karena tidak bias menyalurkan bakatnya. Ini menjadi tanda tentang kekalahan masyarakat terhadap kapitalisasi ruang publik. Bentuk kekalahan masyarakat terlihat pada ketidakmampuannya mempertahankan atau menyisakan ruang terbuka untuk ruang berekspresi bagi generasi muda,” katanya.
Mahasiswa doktoral program studi budaya di Pascasarjana Universitas Sanata Dharma itu menegaskan, ketika warga kehilangan ruang publik, kecenderungan mereka akan melakukan aksi sporadis, di berbagai tempat, dan berperilaku agresif, sementara respon warga atas perilaku dimaksud sangat terbatas.
Sebaga isolusi, pemerintah daerah harus menyediakan banyak ruang publik, yang memungkinkan para kawulamuda mengakses secara gratis.
“Kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memainkan peran yang signifikan dalam mengatasi klitih dan pendekatan apa yang perlu diterapkan,” jelasnya
Pemerintah daerah perlu menyedikan fasilitas ruang publik yang bebas akses. Langkah demikian sebagai perlawanan dan antitesa terhadap kapitalisasi ruang sekaligus menghadirkan ruang untuk publik.
“Karakteristik lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Semakin kapitalis suatu lingkungan, maka semakin materialistis dan individulistis warganya, bahkan menjadi egoistis. Dari lingkungan egoistis dan tidak memiliki ruang publik klithih makin leluasa muncul dan melakukan aksi tidak manusiawi. (Mkb)
