Putusan Menolak Eksepsi Lurah Caturtunggal Diwarnai Dissenting Opinion

share on:
Advokat Layung Purnomo SH saat menjawab doorstop jurnalis usai sidang di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Selasa (26/9/2023) || YP-Ismet NM Haris

Yogyapos.com (YOGYA) – Majelis hakim diketuai Djauhar Setiadi SH dalam putusan sela menyatakan menolak eksepsi Agus Santoso SPsi MM, Lurah Caturtunggal (Non Aktif) yang didakwa terlibat penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Nologaten.

Putusan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Selasa (26/9/2023). Sidang pembacaan putusan sela ini digelar secara offline menghadirkan terdakwa didampingi tim pengacaranya, Layung Purnomo SH, Zulkarnaen Ali Mufti SH dan Aji Febrian Nugroho.

BACA JUGA: Lurah Non Aktif Caturtunggal Tampak Tenang Jalani Sidang Perdana

Hakim menyatakan Pengadilan Tipikor Yogyakarta memiliki kewenangan mengadili perkara terdakwa. Di sisi lain eksepsi terdakwa juga dinilai sudah memasuki pokok perkara.

Meski demikian, hakim juga memberikan catatan dalam rapat pengambilan keputusan itu terjadi dissenting opinion, pendapat berbeda dari salah satu hakim.

Terkait putusan sela ini, Layung Purnomo SH menyatakan menghormatinya. Namun dari putusan itu pula layak menjadi catatan jika eksepsi yang diajukan memiliki bobot kebenaran. “Kami hormati putusan sela dari majelis hakim. Tapi tentu ada bobot kebenaran dari eksepsi, hal itu dapat diperhatikan dengan adanya dissenting opinion putusan. Nanti akan kami berupaya membuktikan saat sidang memasuki pokok perkara,” ujarnya kepada yogyapos.com, usai sidang.    

Dalam sidang sebelumnya Tim Pengacara terdakwa melalui eksepsinya mempersoalkan penerapan Pasal 33 Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Penerapan Pasal tersebut dinilai keliru untuk mengetahui asal usul obyek perkara untuk sebagai dasar dalam adanya dugaan kerugian keuangan negara. Melainkan yang benar adalah Pasal 33 Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 34 Tahun 2017.

Sidang pembacaan putusan sela terdakwa Agus Santoso di Pengadilan Tipikor Yogyakarta || YP-Ismet NM Haris

Menurutnya, kasus yang menjerat terdakwa jika memang disebut pelanggaran, maka masuk ranah hukum administrasi yang proses penyelesaiannya tentu melalui tahapan yakni teguran, pencabutan izin obyek, pengembalian aset, dan terakhir secara pidana.

BACA JUGA: Mega Pro vs Vario, Seorang Meninggal Dunia dan Dua Lainnya Luka Berat

“Kami menilai mestinya yang diberlakukan terhadap klien kami adalah prosedur penyelesaian administratif dulu. Bukan tiba-tiba dilakukan penyelsaian secara pidana,” tandasnya.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam jawabannya atas eksepsi terdakwa menyatakan hal yang sebaliknya bahwa Pengadilan Tipikor Yogyakarta memiliki kewenangan mengadili perkara ini. Ada kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan internal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dapat dijadikan penguat bukti.

Oleh karena itu setelah putusan sela pihaknya akan mengajukan saksi-saksi dalam sidang lanjutan sepekan mendatang. (Met)  


share on: