Yogyapos.com (SLEMAN) - Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, akses permodalan hingga pemasaran digital dinilai menjadi kunci agar UMKM mampu berkembang dan bersaing dengan produk dari luar daerah.
BACA JUGA: Pariwisata Berbasis Masyarakat Jadi Arah Pengembangan Wisata Sleman
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman, Dwi Wulandari, mengatakan pemerintah daerah secara rutin menyediakan berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM. Program tersebut mencakup pelatihan produksi hingga pengemasan produk agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
"Di Disperindag ada banyak pelatihan yang bisa diikuti UMKM, seperti bimbingan teknis maupun pelatihan kemasan produk," ujarnya.
BACA JUGA: RI Berkomitmen Dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja
Menurut Dwi, kemasan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Selain menarik secara visual, kemasan juga harus memuat informasi yang lengkap, mulai dari merek, komposisi produk, sertifikasi halal hingga tanggal kedaluwarsa.
Ia menambahkan, kualitas produk dan legalitas menjadi syarat utama agar UMKM mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Produk yang dihasilkan harus memiliki cita rasa yang baik, kemasan menarik serta dilengkapi standar perizinan seperti PIRT dan sertifikasi halal.
BACA JUGA: Peluncuran Program RBI Sleman, Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
"Konsumen sekarang semakin cermat. Karena itu produk harus benar-benar berkualitas dan memiliki identitas yang jelas," katanya.
Selain peningkatan kapasitas usaha, pemerintah daerah juga mendorong pelaku UMKM untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik. Sebagian keuntungan usaha diharapkan dapat disisihkan untuk pengembangan usaha agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
BACA JUGA: Pergelaran MORSA di Purawisata Berambisi Lahirkan Ekosistem Seni Berkelanjutan
Dalam mendukung permodalan, Disperindag melakukan verifikasi terhadap calon penerima dana bergulir. Tahun ini, lebih dari Rp2 miliar dana bergulir disalurkan kepada masyarakat melalui UPT Penguatan Modal setelah melalui proses verifikasi usaha.
Meski demikian, Dwi mengakui pemasaran masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi sebagian besar UMKM. Karena itu, pemerintah terus memberikan pelatihan literasi digital serta membuka akses promosi melalui berbagai kegiatan dan fasilitas yang tersedia.
BACA JUGA: Hasto Wardoyo Lepas Kontingen HW DIY ke LPB V Nasional, Bawa Nama Harum Yogya
Sementara itu, Lurah Sumberrahayu, Sigit Tri Susanto, mengatakan penguatan UMKM di tingkat kalurahan dilakukan melalui Forum Komunikasi (Forkom) UMKM yang telah dibentuk sejak 2021. Saat ini forum tersebut beranggotakan sekitar 90 pelaku usaha.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana pendampingan bagi pelaku usaha, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal hingga promosi produk.
BACA JUGA: Raudi Akmal Ditahan di Wirogunan, Begini Sikap PAN Sleman
"Setiap ada kegiatan di kalurahan, kami berupaya melibatkan UMKM lokal. Selain membantu pemasaran, forum ini juga memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi program pembinaan dari pemerintah," katanya.
Sigit menilai kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat justru dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk mengambil ceruk pasar yang belum tergarap. Namun, hal tersebut harus didukung dengan kualitas produk dan legalitas yang memadai.
BACA JUGA: Terkait Penahanan Raudi Akmal, Ini Respon Baharuddin Kamba dari JCW
Ia juga menyoroti potensi lokal yang dimiliki wilayahnya, yakni komoditas ketela yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti keripik maupun makanan tradisional. Melalui pelatihan yang difasilitasi pemerintah, produk-produk tersebut didorong memiliki kemasan yang lebih modern sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
BACA JUGA: Gempar! Kejati DIY Geledah Kantor Dinas Koperasi di Jalan HOS Cokroaminoto Yogya
Meski demikian, pelaku UMKM di tingkat desa masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan pasar, akses internet untuk digitalisasi serta permodalan usaha.
"Harapannya masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki," ujarnya.
BACA JUGA: DPRD Sleman Berharap Pelayanan PBG Dipercepat, Warga Diimbau Tak Gunakan Calo
Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD Sleman, Untung Basuki Rahmad, menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Menurutnya, pelaku usaha tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pembeli.
BACA JUGA: Menteri Jumhur: Tanam Bambu Solusi Rehabilitasi Lingkungan dan Sumber Penghasilan Warga
Untung juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal yang ada. Ia menilai produk-produk tradisional yang dikemas secara modern justru memiliki daya tarik tersendiri di tengah masyarakat.
"Potensi lokal sebenarnya sangat banyak. Dari beberapa tempat yang saya datangi, makanan jadul yang dikemas kekinian justru banyak diminati," katanya.
BACA JUGA: Jumhur Hidayat Sang Aktivis Buruh di Kursi KLH: Harapan Baru Penataan Lingkungan
Ia berharap penguatan UMKM dapat terus dilakukan karena sektor ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.
"Dengan dukungan pemerintah dan inovasi pelaku usaha, UMKM di Sleman diharapkan semakin berkembang dan menjadi penggerak utama ekonomi lokal,"tuturnya. (*/Opo)
