Yogyapos.com (JAKARTA) - Bangsa-bangsa di seluruh dunia ada masa mereka bangkit membesar, ada masa mereka bangkit pelan-pelan turun bahkan gagal. Pada momen Kebangkita Nasional ini mari kita tengok, bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat sambil kita lihat pelajaran bangsa-bangsa dari seluruh dunia.
Demikian pesan Anies Rasyid Baswedan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan menyambut Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, disiarkan langsung melalui PKSTV, Sabtu (20/5/2023) sore.
Ribuan tahun sejarah sudah mencatat, lanjut Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian hilang. “Ada sebuah buku yang berjudul Why Nations Fail, mengapa negara gagal. Studi ini bukan studi teoritis, studi ini mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan diantara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa mengalami kemunduran adalah dua unsur utama,” tandas mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
Kedua unsur itu, jelasnya, adalah institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik dan institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. “Tetapi kalau institusi politik dan institusi ekonomi sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat dan menjadi makin berkembang,” jelas alumni FE UGM ini.
Buku yang dikutip Anies Baswedan dalam pidatonya
Negara dengan institusi politik dan institusi ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, jelasnya, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan dan kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. “Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas dan terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda politik sering dipinggirkan dari arena. Negara yang memeras dan menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika,” tandas mantan Gubernur DKI ini.
Sebaliknya, negara dengan institusi politik dan institusi ekonomi yang bersifat melayani semua, yang menjunjung pilar demokrasi, tekannya, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan, negara yang seperti ini, akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan.
“Misalnya, tak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja jangan sampai pedagang sekaligus pejabat sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat peraturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya,” katanya penuh satir.
Negara yang inklusif, urai Anies, adalah negara yang tidak baperan. “Negara model ini membuka ruang terbuka bagi kritik. Jangan sampai satu hal yang dimiliki rakyat, yakni kata-kata itupun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan,” pesannya. (Iud)
