Yogyapos.com (BANTUL) – Proses Pilkada Kabupaten Bantul yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020, kini memasuki tahap kampanye dari masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (AHM-JP) dan Suharsono-Totok sudarto (NoTo).
Seiring proses tersebut, harapan untuk membawa Bantul lebih maju pun datang dari berbagai kalangan. Tak terkecuali para anggota DPRD Bantul, sangat berharap Pilkada berlangsung secara demokratis dan lancar sehingga melahirkan perubahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Bantul, Agus Alim, Ketua Komisi B Wildan Nafis dan Ketua Komisi C Dwi Kristiantoro.
Menurut Agus Alim, siapapun Bupati dan Wakil Bupatu terpilih nanti, diharapkan sanggup membawa Bantul lebih baik. Sanggup mengatasi berbagai persoalan (problem solving) yang dihadapi masyarakat, terutama mengatasi dampak pandemi Corona (Covid-19)
“Persolan dan tantangannya paling riil yang harus teratasi yaitu berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19, terutamanya pemulihan ekonomi,” kata Agus Alim, di DPRD Bantul, Rabu (14/10/2020).
Menurut dia, dalam pemulihan ekonomi, Pemkab Bantul perlu memanfaatkan berbagai peluang keberadaan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulonprogo dan profesional dalam penempatan serta memberikan jabatan kepada ASN.
Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus mengatasi dampak Covid-19 secara tuntas dalam jangka waktu satu tahun setelah dilantik. Khusus ketika mengatasi persolan perekonomian, maka harus mengalokasikan dana anggaran yang mencukupi dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dari berbagai anggaran yang harus disediakan diantatanya melalui P2MD. Pengalokasian anggaran, tentunya juga memperoleh persetujuan dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dewan tetap akan mengawal dan mengkritisinya agar tepat sasaran dan bermanfaat .
“Dalam menangkap dan memanfaatkan peluang adanya Bandara YIA di Kulonprogo, Bantul harus melakukan penataan melalui berbagai langkah, antara lain menata dan memanfaatkan peluang kawasan selatan dekat JJLS terkait dengan sektor pariwisata, pertanian dan ekonomi. Ini harus tanpa mengabaik kelestarian alam,” papar Agus .
Agus berharap, dalam hal penempatan dan pemberian jabatan kepada para ASN harus terlepas dari ikatan psikologis antara ASN dengan Bupati dan Wakil Bupati. Ini semua dilakukan dengan tujuan agar Bantul bisa lebih maju dan baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini juga sebagai perwujudan dari pemenuhan keinginan masyarakat secara luas dan DPRD Bantul.
Program Harus Fokus dan Tuntas.
Harapan senada disampaikan Ketua Komisi B DPRDI Bantul, Wildan Nafis, bahwa program Bupati Bantul hasil Pilkada 2020, harus terfokus dan tuntas. Sehingga hasilnya akan lebih nyata, efektif dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Salah satunya, misalkan terfokus di sektor pariwisata. Maka semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus secara keroyokan (bersama-sama) untuk mensukseskannya,” turutnya.
Wildan mengandaikan, program bupati nanti, misalkan terfokus pada sektor pariwisata, maka sudah barang tentu Dinas Pariwisata sebagai ujung tombaknya untuk merealisasikannya. Meskipun demikian OPD lainnya juga harus mendukung dan memfokuskan dalan memajukan kepariwisataan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya.
Untuk mensukseskan, misalkan Dinas Perhubungan harus mampu menyediakan rambu rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan di jalur jalur wisata khusunya dan jalan umum pada umumnya di Bantul.
Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bapeda) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU PKP) juga harus mampu membangun fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata yang diperlukan. Bahkan Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan (Kondho Budoyo), Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan serta yang lainnya sekalipun, juga memfokuskan untuk mendukung dalam menyukseskan pariwisata.
“Itu diharapkan bisa terealisasi karena DIY dan termasuk Bantul potensial untuk pengembangan wisata. Ini diharapkan bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Bantul,” terang Wildan.
Ia menambahkan, semua itu harus bisa dicapai, mengingat keberadaan Bantul yang merupakan teras atau bagian muka Wilayah DIY. Selain itu Bantul merupakan kabupaten yang banyak memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang relatif memadai untuk memajukan pariwisata.
Jika itu bisa direalisasikannya, maka Bantul dapat diharapkan seperti Badung di Bali yang PAD dari pariwisatanya sangat tinggi. Ini bisa terwujud apabia Bupati dan Wakilya mempunyai visi dan misi nyata untuk memajukan pariwisata.
“Untuk mewujudkan semua harapan tersebut, kami Komisi DPRD Bantul yang juga membidangi Pariwisata, akan memberikan dorongan sesuaia dengan kewenangannya sebagai lembaga legislatif,” pungkasnya.
Pengentasan Kemiskinan
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bantul, Dwi Kristiantoro ST, menyatkan Bupati Bantul hasil Pilkada 2020 dituntut memberdayakan masyarakat agar lebih maju dan mampu mengatasi problematik yang hingga kini masih terjadi. Terutama terkait dengan kemiskinan dan pengangguran.
Berbagai persoalan di Bantul yang nantinya harus diatasi antara lain kemiskinan yang masih tingi angkanya. Selain itu pemberdayaan UMKM, kebutuhan peningkatan pelayanan melaui satu atap serta sektor pertanian dan pariwisata.
Di bidang lengentasan kemiskinan harus dengan program yang matang dan sistematis. Diantarslanya melalu pemberian bantuan untuk produksi. Di bidang lemberdayaan UMKM dibutuhkan support permodalan, peningkatan keterampilan produksin dan marketing.
“Sedangkan pelayanan satu atap harus tepat, efisien dan tidak hanya sekedar sebagai selogan. Sedangkan untuk memajukan bidang pertanian dan prasarananya yang sesuai dengan yang dibutuhkan petani,” jelasnya.
Di bidang pariwisata, lanjut Dwi Kristiantoro, perlu peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, promosi dan penataan yang terintegrasi. Ini bertujuan supaya wisatawan nusantara dan manca negara semakin bermina berwisata di Bantul. Ini juga agar mereka bisa lebih lama tinggal di Bantul. Bukan sekadar mampir setengah hari saja sebagaimana yang sering terjadi selama ini.
“Itu semua ada harus ada akselarasi dan alokasi anggaran yang mencukupi dan tepat penggunannya. Dalam konteks ini saya bersama teman-teman di Komisi C DPRD Bantul akan melakukan kontrol mengenai penganggaran pengawasan dan yuridis,” tegasnya. (Supardi/Met)
