Bolehkah DC Sita Kendaraan Mengacu Putusan MK Terbaru? Berikut Penjelasan Denny Irawan

share on:
Denny Irawan SH CNSP CIM, Advokat dan Konsultan Hukum di Kota Yogyakarta || YP-Ist

BELAKANGAN ini banyak beredar berita atau informasi yang terkesan ‘menyesatkan’ terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang prosedur eksekusi jaminan Fidusia kendaraan bermotor oleh perusahaan atau oleh jasa pihak ketiga atau Debt Collector (DC).

Jangankan masyarakat awam, bahkan pihak-pihak terkait seperti karyawan perusahaan pembiayaan ataupun para DC di lapangan bisa saja memiliki persepsi yang berbeda-beda atau mungkin tidak begitu memahami isi putusan terbaru MK tersebut. Alhasil masyarakatlah (konsumen) yang cenderung paling merasakan dampaknya apalagi di masa sulit akibat pandemi seperti sekarang.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan uji materiil terhadap pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga dikeluarkanlah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian belakangan ini disusul adanya Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021.

 

Lalu apa perbedaannya?

Pada prinsipnya secara substansi bahwa dua putusan tersebut masih berisi hal yang sama. Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 justeru menguatkan kembali pokok Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Yang membedakannya pada putusan MK terbaru tersebut terdapat frasa penjelasan yang mengatakan : “Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif...

Namun perlu dipahami bahwa frasa penjelasan tersebut tidaklah mengubah substansi pokok dari putusan MK yang sebelumnya.

Kesimpulannya adalah bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh pihak perusahaan atau oleh pihak ketiga sesuai putusan MK tetap diwajibkan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan 1) Adanya kesepakatan atau kesepahaman perihal cidera janji/wanprestasi oleh Debitur, 2) Adanya penyerahan kendaraan dilakukan secara sukarela oleh Debitur, 3) Adanya surat penetapan eksekusi obyek jaminan fidusia dari Pengadilan negeri setempat.

Namun jika nomor 1 dan 2 telah benar-benar terpenuhi maka eksekusi jaminan Fidusia tetap bisa dilakukan oleh pihak Kreditur (Perusahaan pembiayaan) secara baik-baik tanpa memerlukan adanya surat penetapan eksekusi pengadilan (disitulah makna sesungguhnya dari kalimat ‘alternatif’ yang belakangan ini banyak orang salah mempersepsikannya, atau mungkin sengaja menyalah artikannya).

Di masa pandemi ini banyak Debitur yang mengalami kendala keuangan sehingga boleh mengajukan beberapa opsi keringanan, relaksasi hingga restrukturisasi kredit kepada pihak Kreditur demi untuk mencegah kredit macet, pihak Kreditur (Perusahaan) seyogyanya juga mestinya membantu Konsumennya (Debitur) dengan memberikan keringanan dan opsi-opsi solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (win-win solution). Semoga bermanfaat. (Denny Irawan SH CNSP CIM adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kota Yogyakarta)

 


share on: