Yogyapos.com (YOGYA) - Sejumlah aliansi buruh mengelar aksi unjuk rasa damai menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Mereka menilai, RUU ini hanya berpihak pada pengusaha dan kurang menguntungkan bagi buruh/pekerja.
Aksi damai buruh yang dilakukan di Kantor DPRD DIY Jl Malioboro, Rabu (12/1) berjalan tertib dan lancar, dibawah pengamanan petugas Polsek Danurejan yang dibackup Polresta Yogya.
Kirnadi selaku Ketua Koalisi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mengatakan, selama ini negara tak pernah melibatkan buruh dalam penyusunan RUU yang akhirnya membuat buruh merasa tak diperhatikan. “Pemerintaha tak pernah melakukan upaya untuk melibatkan kelompok buruh maupun sosial lainnya dalam perancangan UU tersebut. Kita tak pernah dilibatkan. RUU ini baru rencana tapi kita sudah aksi, karena kita tak mau ditipu pemerintah untuk kesekian kalinya. PP.78 misalnya sudah memangkas upah kita. DIY jadi daerah dengan upah terendah di Indonesia dan kita tak ingin tertipu lagi. Keberpihakan pada pengusaha juga akan tampak dalam liberalisasi upah,” ungkapnya.
Kirnadi menegaskan, dalam RUU Cilaka ini yang disorot adalah soal upah minimum yang memberatkan buruh dan menguntungkan kalangan pengusaha. “Dalam membahas upah kami upayakan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Kalau tak ada serikat pekerja, maka buruh akan terhimpit. Negara menarik diri, tak hadir dan membiarkan kita bertarung habis-habisan dengan pengusaha,” imbuh Kirnadi.
Di Kantor DPRD DIY, sejumlah aliansi buruh diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dan Ketua Komisi D Kuswanto. Huda Tri menyatakan, dewan menerima aspirasi buruh dan berjanji akan menindaklanjuti dengan mengirim hasil pertemuan ke DPR RI di Jakarta. “Kami akan teruskan aspirasi teman-teman buruh ini ke pusat. Kami akan utus Komisi D yang memang membidangi masalah ini untuk ke Jakarta. Kami juga akan mengundang OPD terkait untuk menjelaskan tentang kondisi perusahaan dan pekerja di DIY,” ujar Huda tegas. (Dol)
