Yogyapos.com (BANTUL) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengukuhkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr H Haedar Nashir MSI sebagai Guru Besar bidang Ilmu Sosiologi. Pengukuhan dilaksanakan di Sportorium UMY, Kamis (12/12).
Sejumlah figur nasional dan tokoh Muhammadiyah nampak hadir dalam acara tersebut. Diantaranya mantan Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menkop Teten Masduki, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menag Fachrul Razi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Ketum PAN Zulkifli Hasan, mantan Menhan Ryamizard Ryacudu, Wagub DIY Pakualam X, Busyro Muqoddas, Buya Syafii Maarif, Afnan Hadikusumo, Yunahar Ilyas, Dahlan Rais dan Hajriyanto Tohari.
Dalam pidatonya yang berjudul Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan dari Perspektif Sosiologi, Haedar Nashir menyoroti soal radikalisme di Indonesia yang semakin ‘darurat’. Radikalisme dan terorisme menjadi isu penanganggulangan prioritas. Narasi yang dibangun soal waspada kaum jihad, khilafah dan wahabi menyebar luas di ranah publik.
“Kebijakan tentang deradikalisasai juga menyeruak. Isu soal masjid, kampus, majelis taklim, institusi pemerintahan, yang terpapar akan paham radikalisme menimbulkan kontroversi nasional. Jika konsep radikal yang dimaksud adalah gerakan kekerasan seperti teror bom, ataupun penyerangan fisik, sangat tidak dibenarkan dalam kaidah agama atupun Undang-undang,” kata Haedar.
Ketum PP Muhammadiyah ini menambahkan jika persoalan radikalisme terjadi di segala penjuru dunia. Stigma radikalisme Islam sudah sangat mengakar dan berimbas dengan Islamophobia.
“Peran pemerintah dan komponen Bangsa sangat diperlukan dalam menangkal segala paham radikalisme. Memahami radikalisme dalam konteks Indonesia perlu kajian analisis dan multi perspektif. Sangat tidak elok jika hanya dilihat dari sudut linier. Yang terjadi di Indonesia adalah kontroversi radikalisme lantaran masih melekat pandangan ambigu yang mengaitkan radikalisme agama dan radikalisme Islam,” imbuhnya.
Masalah radikalisme, imbuh Haedar Nashir harus dikaji bareng dan dikonstruksi secara menyeluruh secara mendalam. Dan upayakan langkah dialogis seperti yang termuat dalam nafas Sila ke-4 Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat. (Dol)
