Yogyapos.com (SLEMAN) - Ratusan guru SMA/SMK dari Kabupaten Bantul dan Sleman menghadiri acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat Penataan Kewenangan MPR yang gelar oleh anggota Badan Pengkajian MPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti, di Joglo Cemara yang sekaligus menjadi Rumah Posko EW (Esti Wijayati) Inisiatif di Goden, Sleman, Kamis (12/12).
Acara ini sebenarnya ditujukan untuk menyerap aspirasi terkait Penataan Kewenangan MPR, tapi justru menjadi ajang curhat para pendidik ini terkait dengan masalah pendidikan yang ada di Yogyakarta mulai dari kesejahteraan guru, Program Indonesia Pintar (PIP), sekolah, sarana dan prasarana hingga penghapusan UN oleh Menteri Nadiem yang akan efektif mulai tahun 2021 mendatang.
Salah seorang guru SMA dari Kabupaten Bantul, Dewi mengatakan dirinya bersama dengan ratusan guru lainnya memang ingin menyampaikan unek-unek dan permasalahan pendidikan. “Kita sengaja datang ke Rumah Posko EW Inisiatif ini untuk menyampaikan keluhan yang dihadapi guru SMA/SMK termasuk Menteri Nadiem yang menghapus UN tahun 2021 mendatang. Kita juga tahu bahwa agenda kali ini untuk penyerapan aspirasi terkait penataan kewenangan MPR,” katanya dalam siaran pers yang diterima Jumat (13/12).
Dewi menilai rencana Menteri Nadiem menghapus UN bagi para guru maka ada kecenderungan siswa akan melecehkan pendidikan. Seharusnya UN tetap diadakan yang tujuannya siswa ada motivasi untuk belajar.
“Nilai UN juga sebagai syarat masuk PTN ikatan dinas misalnya STAN dan nilai UN tidak untuk menentukan kelulusan,” katanya.
UN, lanjut dia, yang sebaiknya ditiadakan adalah untuk sekolah SMK karena tidak ada revelansinya dengan sekolah keguruan. Sekolah SMK yang terpenting adalah ketrampilan (ujian kompetensi keahliannya.
Terkait dengan Program Indonesia Pintar Dewi juga berharap kuota penerima PIP bisa ditambah dan sekolah yang tidak pernah tersentuh PIP agar difasilitasi seperti SMK Binawiyata Srandakan Bantul.
“PIP yang dananya langsung diberikan kepada siswa yang tidak tahu penggunanya lebih baik sekolah tidak dimintai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PIP,” ungkapnya.
Terkait keluhan kesejahteraan guru, Dewi mengatakan adanya pemberkasan sertifikasi guru yang masih berbelit-belit ditiadakan, memperluas tenaga honorer diangkat P3K dan kebijakan 5 hari kerja dikembalikan ke 6 hari kerja agar tidak terlalu padat jadwal KMB.
“Sebenarnya masih banyak ketika ketika berbicara tentang kesejahteraan guru namun ada hal yang prioritas yang mendesak untuk diperjuangkan oleh wakil rakyat,” ungkapnya.
Sementara Esti Wijayati mengaku sebagai wakil rakyat dari masyarakat Yogyakarta tidak akan menutup mata terhadap kondisi pendidikan dan pengajar atau guru di Yogyakarta.
“Ini masukan bagi saya untuk memperjuangkan melalui Komisi X agar berbagai kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat melalui anggota Komisi X yang merupakan mitra Kemendikbud,” ujarnya.
Masukan dari guru terkait dengan PIP maka pada tahun 2020 akan ada 30 ribu program PIP yang akan disalurkan kepada pelajar di Yogyakarta terutama bagi siswa SMA/SMK yang tidak tercover KIP sehingga tetap bisa menikmati program dari pemerintah bidang pendidikan.
“Jadi silahkan saja bagi siswa yang belum mendapatkan program pendidikan dari pemerintah bisa diajukan dengan PIP. Saya punya kuota 30 ribu PIP untuk wilayah DIY,” ucapnya.
Sedangkan mengenai rumor UN yang akan dihapus oleh Menteri Nadiem, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan Komisi X masih akan melakukan pembahasan dengan Kemendikbud terkait dengan rencana penghapusan UN mulai tahun 2021 yang akan datang.
“Kita ingin tahu, Pak Nadiem membuat kebijakan menghapus UN dan solusi yang ditawarkan ketika UN dihapus. Jangan sampai program atau kebijakan itu hanya coba-coba,” katanya.
Esti yang juga politisi PDI Perjuangan dari Dapil DIY ini mengaku penghapusan UN adalah keinginan partainya mengingat ada kesenjangan fasilitas yang ada di sekolah sangat berbeda antara satu daerah ke daerah sehingga diterapkan akan ada kesenjangan sangat jauh.
Menurutnya, ketika sebuah program yang direncanakan sudah sekian lama dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud tiba-tiba begitu berubah maka akan kita tanya menggunakan konsep apa Pak Nadiem untuk menggantikan UN.
“Tapi saya tidak yakin ketika Pak Nadiem baru 2 bulan kemudian menghapus UN maka tentu punya konsep yang matang menggantikan UN yang dihapus,” tuturnya. (Dws)
