Yogyapos.com (SLEMAN) - Perekonomian Indonesia, khususnya dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, akan banyak dipengaruhi situasi politik 2024, utamanya situasi Pemilihan Umum, baik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung 14 Februari 2024.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof Edy Suandi Hamid MEc dalam diskusi terbatas Outlook Ekonomi Politik Sosial Hukum Budaya Pertahanan dan Keamanan Indonesia 2024, di Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman, Kamis (28/12/2023.
BACA JUGA: Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya, Senator asal Yogya: Siapa yang Memfasilitasi?
Diskusi dihadiri para Wakil Rektor (WR) dan Dekan di lingkungan UWM, peminat kajian ekonomi politik sosial dan hukum, serta delegasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (Kadinda) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY. Berlangsung secara daring dan luring.
Selain Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc Keynote Speech, tampil pula narasumber Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia Dr Suparman Marzuki SH MSi, Dosen STIE YKPN Yogyakarta merangkap Komisaris Utama PT Anindya Mitra Internasional Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS Ak CA, dan Dosen Fakultas Hukum UWM Dr Roni Sulistyanto Luhukay SH MH. Diskusi dipandu moderator Rony Sugiantoro Viko jurnalis senior SKH Kedaulatan Rakyat.
BACA JUGA: Firli Dibolehkan Pulang Usai Diperiksa, Harta Kekayaannya Ada yang di Bantul dan Sleman
Prof Edy menyatakan para pelaku ekonomi, utamanya pemilik modal baik dari dalam maupun luar negeri, masih akan wait and see, akan melihat siapa Presiden yang akan terpilih, dan bagaimana kebijakan ekonomi yang ditempuh. “Demikian pula Parpol yang menang akan menjadi perhatian juga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar Presiden. Demikian pula pelaksanaan Pemilunya, apakah lancar, atau sebaliknya chaos, menjadi perhatian investor,” kata mantan Ketua Forum Rektor Indonesia ini.
BACA JUGA: Pemakai Ganja Dijerat Sebagai Pengedar, Tim Kuasa Hukum Minta Hakim Memvonis Rehabilitasi
Suparman Marzuki dalam penyampaian materinya mengemukakan bahwa demokrasi Indonesia mengalami penurunan, di dalamnya termasuk perlindungan hak sipil dan politik. “Tingkat korupsi tinggi, terjadi penurunan fasilitatif hukum, memfasilitasi perkembangan ekonomi, politi, budaya. Represivitas hukum di Indonesia masih terlalu dominan. Masa depan sangat tergantung dengan presiden yang akan datang,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
Berbeda dari keduanya, Wing Wahyu Winarno dalam kesempatan ini menyatakan bahwa literasi digital di Indonesia masih rendah. “Teknologi Finansial semakin memudahkan, seperti OVO, GoPay, KAI-Pay, dan QRIS (baik yang statis maupun dinamis). Cara berdagang model baru: ada reseller, dropshipper, paylater, preorder. Banyak prediksi dalam 3-5 tahun kedepan, ada 65% jenis pekerjaan baru yang saat ini tidak ada,” tambah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN ini.
BACA JUGA: Bawaslu Bantul Gandeng Jurnalis Lakukan Pengawasan Proses Pemilu 2023
Sementara itu, Roni Sulistyanto Luhukay mengatakan pemilihan legislatif juga banyak mendapatkan sorotan masyarakat mengingat parpol mengusung pasangan calon (paslon) yang sering kali ditemui sama dengan paslon sebelumnya, serta tidak adanya batasan periode terhadap calon legislatif membuat sirkulasi elit tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak berjalalannya serkulasi elit membuat setiap kebijakan yang di keluarkan tidak mampu merespon kepentingan setiap generasi dalam perkembangan globalisasi hari ini.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi berbagai pihak, terutama pemerintah, dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2024. (*)
