Intan Nur Rahmawanti: Pelaksanaan PTM Perlu Kesepakatan Pihak Terkait

share on:

Yogyapos.com (YOGYA) - Advokat yang juga menjadi anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Intan Nur Rahmawanti SH, menyatakan perlu ada koordinasi untuk memeroleh kesepakatan pemerintah, sekolah dan peserta didik untuk melaksanakan pendidikan tatap muka (PTM).

Pernyataan tersebut disampaikanya terkait pemberitaan rencana Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan yang menyatakan 108 ribu sekolah telah melakukan PTM. Kabar ini juga disusul dengan surat edaran Gubernur DIY Nomor 420/19096 tentang Penerapan Uji Percontohan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Yogyakarta, yang pada intinya PTM terbatas sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2021.

“Memang banyak yang merespon positif PTM. Tetapi pemerintah juga jangan seolah menyamankan semua peserta didik ingin PTM. Kemudian kewajiban untuk membuat pernyataan bagi ortu yang menyerahkan anaknya untuk PTM,” tukas Intan kepada yogyapos.com, Minggu (19/9/2021).

Intan mempertanyakan, apakah demikian pola mitigasi resiko seolah penyelenggara pendidikan tak ingin bertanggung jawab apabila terjadi resiko atas PTM. “Bagaimana mungkin kegiatan dilaksanakan di sekolah sedangkan yang bertanggung jawab adalah orang tua diluar sekolah,” tegasnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Npmor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar disebutkan, bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

“Kalau ada peserta didik yang tidak siap PTM ini bagaimana? Apakah harus dipaksakan?” tanyanya.

Intan menyatakan mengapresiasi sekolah yang membebaskan peserta didik untuk memilih akan PTM atau tidak karena kondisi peserta didik hanya dirinya dan orang tua yang mengetahui.

“Sampai saat ini kan belum jelas sejauh mana tanggung jawab sekolah terhadap peserta didik yang mengikuti PTM, apakah sampai jaminan perlindungan saat peserta didik mengalami penyakit akibat PTM? Belum ada sepertinya,” paparnya.

Oleh sebab itu, Intan juga menghibau bahwa PTM jangan dijadikan alasan untuk memberikan nilai tambahan kepada peserta didik yang memilih PTM. Hal itu berpotensi menjadi demotivasi peserta didik. Dengan kata lain, jangan sampai ada sekolah yang menerapkan seperti itu.

Seyogianya, tandas Intan, pemerintah lebih baik mengeluarkan regulasi tentang jaminan atas perlindungan terhadap tertularnya virus akibat PTM bagi pengajar dan peserta didik. (*/Met)

 


share on: