Yogyapos.com (SLEMAN) - Pemerintah Kapanewon Tempel terus mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan produktif, didukung Dana Keistimewaan (Danais). Salah satu upaya dengan kolaborasi pentahelix, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Hal tersebut disampaikan Penewu Tempel Agung Dwi Maryoto dalam kegiatan ‘Launching Kolaborasi Pentahelix’ dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kapanewon Tempel, berlangsung di Pendopo Kapanewon Tempel, Kamis (10/10/2024).
Menurut Agung, angka kemiskinan di Kapanewon Tempel berada diurutan ke-15 dari 17 kapanewon, upaya pengentasan kemiskinan tahun 2024, pihaknya mendapatkan kucuran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais sekitar Rp 7 miliar, program yang direalisasikan meliput padat karya, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan optimalisasi pengelolaan tanah kas desa (TKD) dan pembangunan irigasi tersier.
“Kolaborasi pentahelix sebagai upaya pengentasan kemiskinan, kita berkolaborasi dengan akademisi, komunitas dan pemerintah,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, di bidang pendidikan dilibatkan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Janabadra.
“Dengan akademisi kita berkolaborasi mengupayakan sekolah gratis bagi warga miskin,” tandasnya.
Terkait program pemanfaatan TKD telah direalisasikan di kalurahan Pondokrejo dan Merdikorejo. Dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) disalurkan bantuan keuangan bagi warga miskin dan untuk pendidikan bagi warga kalurahan Mororejo.
“Sedangkan program RTLH dan padat karya sudah dilaksanakan di 8 kalurahan,” jelasnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY, Tri Agus Nugroho mengatakan kolaborasi pentahelix tidak bisa hanya dianggap sebagai aksesoris, namun perlu diperluas dan diberikan perhatian lebih agar dapat memaksimalkan kerja sama antarpemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah.
“Dengan Pak penewu membentuk pentahelix dalam penanggulangan kemiskinan, melibatkan komunitas, akademisi dan pemerintah tentunya menjadi ramuan yang menjadi alternatif penyelesaian,” ujar Nugroho.
Nugroho menjelaskan, kalangan akademisi akan melakukan pendampingan melalui pengabdian masyarakat, dari Baznas menggerakkan sumber daya serta pemerintah daerah akan mengalokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah sesuai kewenangan.
“Info dari Kapanewon Tempel saat ini diurutan ke-14 dari sebelumnya urutan ke-15 dari urutan kemiskinan, terkait penanganan stunting dari urutan ke-3 menjadi urutan ke-1, ini menjadi bukti bahwa lintas sektor harus kita dorong,” tuturnya.
Dalam kegiatan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pengentasan kemiskinan di Kapanewon Tempel. (Opo)
