Kejati DIY Eksekusi Denda Rp 93 Miliar Kasus Pajak PT Purbalaksana Jaya Mandiri

share on:
Eksekusi putusan denda berlangsung di Kantor Kejati DIY, Rabu (24/4/2024) || YP-Eko Purwono

Yogyapos.com (YOGYA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengeksekusi uang denda sebanyak Rp 93 miliar dalam perkara tindak pidana perpajakan atas nama terpidana korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri, Rabu (24/4/2024).

Proses eksekusi berlangsung di Kantor Kejati DIY Jalan Sukonandi Nomor 4 Kota Yogyakarta disaksikan Tim Pengendalian Eksekusi dari Direktorat UHLBEE Jampidsus Kejagung, Aspidsus Kejati DIY, Kajari Bantul dan Direktorat Jenderal Pajak

“Jumlah pidana denda yang dieksekusi sebesar Rp 12.006.183.846, termasuk sejumlah valuta asing (valas),” kata Wakajati DIY Amiek Mulandari SH MH.

BACA JUGA: Sudaryati Cabut Permohonan Prapreadilan, Hakim Edy Antono Mengabulkan

Amiek mengungkapkan, pasca eksekusi uang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

“Korporasi tersebut merupakan distributor minyak goreng atau migor,” ungkapnya.

Menurutnya, eksekusi ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 291 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 7 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 20/Pid.SUS/2023/PT YYK tanggal 27 Maret 2023 jo Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 241/Pid.Sus/2022/PN.Btl tanggal 6 Februari 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA: Menuju Pilkada Bantul 2024: Delapan Nama Resmi Mendaftar ke DPD Golkar, Beja WTP Balon Wabup

“Terpidana korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri melanggar ketentuan Pasal 39 (Ayat 1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” jelasnya.

Terpidana terbukti dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

BACA JUGA: KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024

“Dengan putusan menjatuhkan pidana denda sebesar 2 kali pajak terhutang = 2 x Rp 46.782.765.918, total Rp 93.565.531.836,” bebernya.

Selain uang tunai senilai Rp 12 miliar, turut disita pula uang valuta asing (valas) berupa uang kertas 1.000 Yen sebanyak 11 lembar, uang kertas 10.000 Yen sebanyak 17  lembar, uang kertas 500 Dollar Hongkong sebanyak 8 lembar, 3 lembar valas uang kertas 1.000 Dollar Hongkong, uang kertas 100 Dollar Hongkong sebanyak 3  lembar, uang kertas 20 Dollar Hongkong sebanyak 1 lembar, uang kertas 1.000 Won sebanyak 1 lembar, uang kertas 100 Swiss Franch sebanyak 3 lembar, uang kertas 200 Swiss Franch sebanyak 1 lembar.

BACA JUGA: Kapolda irjen Pol Suwondo Nainggolan Beri Penghargaan kepada 10 Anggotanya yang Berprestasi

“Yang bertindak selaku eksekutor dari pidana denda tersebut adalah Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Bantul,” imbuhnya.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidik Kanwil DJP DIY, Dwi Haryadi menyatakan menyatakan dari kasus ini bisa memberikan efek jera dan masyarakat agar lebih patuh membayar pajak.

“Kita apresiasi pengembalian uang atas perkara ini berhasil menyelamatkan keuangan negara atas dugaan pidana perpajakan tersebut,” kata Haryadi.(Opo) 

 

 

 


share on: