Korupsi Dana Desa, Kades Banguncipto Divonis 6 Tahun, Bendahara 5 Tahun

share on:
Sidang pembacaan putusan korupsi dana desa Banguncipto, di Pengadilan Tipikor Yogya, Selasa (27/10/2020) || YP-Ist

Yogyapos.com (YOGYA) – Dinyatakan terbukti korupsi dana desa, mantan Kades Banguncipto Sentolo Kulonprogo Humam Sutopo (56) akhirnya diganjar hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta atau susider kurungan 3 bulan, serta uang pengganti Rp 392 juta atau subsider pidana pengganti  berupa penjara 2 tahun . Sedangkan Sumadi (61) selaku mantan Bendahara Desa divonis penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta subsider kurungan 3 bulan dan uang pengganti Rp 241 juta subsider pidana pengganti  penjara 2 tahun.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Agus Setiawan SH SPNot dalam persidangan terpisah, di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Selasa (27/10/2020). Dalam sidang sebelumnya tim jaksa penuntut umum Dikan Fadli Nugraha SH dan Aulia Hafidz SH MH  juga mengajukan tuntutan yang sama.

“Perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1,2 dan 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tegas hakim.

Hakim dalam amar putusannya menegaskan, kedua terdakwa selama terbukti secara bersama-sama menyelewengkan dana desa yang bersumber dari APBN, APBD dan sumbangan Pemkab Kulonprogo. Perbuatan dilakukan dalam tenggat 2014-2018 ketika keduanya menjabat masing-masing sebagai Kepala dan Bendahara Desa Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo. Sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 1,150 miliar.

Modus penyelewengan antara lain markup proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang-barang secara fiktif. Diantaranya pengadaan baju PKK yang kenyataannya tidak pernah ada. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan LPJ.

Atas putusan itu Deddy Suwai SH, Bharayuda F Putra SH dan Suyanto Siregar SH menyatakan masih akan melakukan koordinasi dengan kliennya. Pasalnya komunikasi masih agak terbatas, karena posisi terdakwa yang ditahan di Rutan Wirogunan sehingga hanya mengikuti persidangan sistem daring.

“Kami perlu koordinasi, meskipun kemungkinan besar akan mengajukan banding,”ujar Deddy usai sidang.

Senada disampaikan Suyanto Siregar, bahwa upaya banding merupakan kemungkinan yang akan dilakukan. Sebab posisi kliennya hanya bawahan, sebagai bendahara yang sekadar menjadi lalu lintas keluar masuk uang. Di sisi lain dalam kasus ini audit dilakukan setelah adanya penetapan status tersangka.

“Kami menghormati putusan hakim, tapi mungkin akan mengajukan banding untuk meluruskan posisi kasus, terutama peran dan klien kami yang sebenarnya,” tukas Suyanto. (Met)

 


share on: