Memasuki Injury Time, MPBI DIY Desak Pembatalan RUU Omnibus Law

share on:
Perwakilan serikat pekerja dan buruh saat memberikan keterangan pers || YP-Fadholy

Yogyapos.com (YOGYA) - RUU Cipta Kerja Omnibus Law memasuki injury time yang akan disahkan pada sidang paripurna DPR RI pada 16 Juli. Dan situasi ini membuat Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengecam tindakan pemerintah, yang abai terhadap aspirasi buruh. MPBI mendesak RUU Omnibus Law segera dibatalkan.

Irsad Ade selaku Sekretaris KSPSI DIY menegaskan setiap kebijakan ketenagakerjaan harus mengandung tiga prinsip utama. Yaitu kepastian kerja, kepastian pendapatan dan jaminan sosial. Namun prinsip-prinsip tersebut tidak ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Sejak awal pembahasan hingga akan disahkannya RUU itu, pemerintah tidak pernah menampung aspirasi buruh,“ kata Irsad dalam jumpa media di Bintaran Wetan Yogya, Senin (13/7) siang.

Sementara itu Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri Sektor Hotel dan Wisata Jateng-DIY, Marganingsih mengatakan, sejumlah pasal yang dianggap tidak pro terhadap buruh mestinya dihapus dari RUU Cipta Kerja. 

“Kami mempertanyakan dari mana perumusan pasal yang kontroversial itu bisa ada. Kalau pun datangnya dari usulan perwakilan buruh itu yang mana. Karena sejak awal kita sudah bingung dan kalau jadi diterapkan kesejahteraan buruh jelas sangat terancam," ujarnya.

Belum lama ini, sejumlah elemen buruh yang masuk dalam tim pembahasan menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Menurut Irsad, tim sengaja dibuat pada saat akhir-akhir akan disahkan. Sehingga jika ada kontra pendapat di kalangan masyarakat terhadap diundangkannya RUU itu, pemerintah sudah punya jawaban kalau mereka telah melibatkan buruh. Padahal hanya formalitas. “DPR RI dan Pemerintah hendaknya lebih fokus pada pemberantasan pandemi Covid-19 dan memberikan solusi kongkrit atas ambruknya ekonomi rakyat akibat wabah Corona,” imbuhnya.  (Dol)

 

 

 


share on: