Yogyapos.com ( SLEMAN) - Pendapatan Asli Desa (PADes) masih jauh dari harapan, data terakhir PADes baru mencapai diangka Rp 2,4 triliun. Disisi lain dana desa yang dikucurkan hingga tahun 2023 telah mencapai Rp 538 triliun. Sehingga dibutuhkan sinergitas untuk meningkatkan derajat kemandirian suatu desa.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong agar desa mampu meningkatkan PADes karena hal itu dibutuhkan untuk membangun kemandirian fiskal pemerintahan desa sehingga berbagai program pembangunan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi lainnnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro disela memberikan arahan dihadapan peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa, pelatihan perencanaan pembangunan desa bagi pengurus LPMD, RT RW dan pelatihan peningkatan pendapatan asli desa (PADes), di Balai Pemerintahan Desa YogyakartaTirtomartani, Kalasan, Sleman, Selasa (13/5/2023).
“Dana desa yang kita kucurkan sampai dengan 2023 itu sudah mencapai Rp 538 triliun namun PADes sekarang ini baru mencapai Rp 2,4 triliun, jauh sekali dari harapan oleh karena itu perlu upaya keras kita semua," kata Eko.
PADes merupakan tolok ukur kemandirian suatu desa oleh karena itu diharapkan sebuah desa agar lebih produktif dan tidak melakukan kebijakan yang mengarah ke hal yang bersifat konsumtif. Selain itu dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bersama untuk meningkatkan derajat kemandirian sesuai dengan potensi masing-masing.
“Rata-rata desa di Indonesia itu masih punya PR yaitu bagaimana meningkatkan PADes, bagaimana mungkin daerah-daerah akan mempunyai PAD yang tinggi kalau desa-desa punya PADes yang rendah sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa,” jelasnya.
Para peserta Diklat berfoto bersama Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro || YP- Eko Purwono
Setiap desa didorong untuk mengisi data desa dan kelurahan dengan tujuan agar dapat diketahui potensi yang prioritas untuk lebih dikembangkan, sehingga diketahui kebutuhan, permasalahan dan langkah yang harus dilakukan. Termasuk mengoptimalkan kerjasama antara pemdes, BPD, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat desa dan lembaga kerjasama desa.
“Dari data-data itu (data desa) kita berharap akan mempercepat (menuju kemandirian),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pemerintah Desa Yogyakarta, Mardiyana mengatakan para peserta diklat mendapatkan materi mengenai pelatihan penyusunan produk hukum desa, pelatihan perencanaan pembangunan desa bagi pengurus LPMD dan RT RW dan pelatihan peningkatan pendapatan asli desa (PADes), kegiatan berlangsung pada 22 - 25 Mei 2023.
“Para peserta mendapatkan materi sekaligus praktek di lapangan dengan didampingi pengajar dan pelatih profesional bersertifikat,” kata Mardiyana.
Peserta berasal dari sejumlah kabupaten, antara lain Kabupaten Banjar Jawa Barat, Banyumas, Gunungkidul, Sukoharjo, Banjar Kalimantan Selatan, Semarang, Purbalingga, Jepara, Wonosobo dan Kutai Kalimantan Timur. (Opo)
