Yogyapos.com (BANTUL) - Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari dapil IV Fraksi Golkar, Paidi SIP mengharapkan jangan terjadi perpecahan serta permusuhan di tengah masyarakat hannya karena adanya pembagian bantuan terdampak pendemis Virus corona (Covid-19) yang dinilai tidak merata.
"Saya sebagai wakil dari panjenengan sedoyo berpesan agar jangan mempermasalahkan apabila nama dan dirinya tidak tercantum dan tidak mendapatkan bantuan,” kata Anggota DPRD Bantul Dapil IV Fraksi Partai Golkar, Paidi SIP, saat reses II Tahun 2020, di Rumah Ibu Salamah Turi Bambanglipuro Bantul, Kamis (14/5/2020).
Lebih lanjut ia mengatakan, sebaiknya jika sudah terdaftar dan menerima bantuan dari salah satu jenis bantuan, PKH misalnya, jangan mengharapkan bantuan dari APBD, misalnya. Artinya jangan sampai berharap namanya tercantum di semua jenis bantuan yang ada.
"Diharapkan semua orang berfikiran bahwa meskipun saya berhak menerima batuan itu, namun apabila tidak mendapatkan juga tidak masalah,” harap Paidi.
Paidi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Bantul, menjelaskan program bantuan untuk masyrakat terdampak Covid-19 banyak ragamnya. Diantaranya PKH, BPNT, BLT Dana Desa, BST Kementerian/kemensos dan BLT APBD.
PKH adalah program keluarga harapan, bentuknya uang tunai langsung masuk rekening masing-masing penerima. BPNT (dulu namanya Raskin) adalah Bantuan Pangan Non Tunai, bentuknya berupa Bahan Makanan yang disalurkan melalui Kios Desa yang ditentukan oleh bank Mandiri ataupun lainnya kerjasama TKSK kecamatan.
BST Dana Desa adalah Bantuan Tunai dari Desa Masing-masing, Besarannya 600 ribu per bulan direncanakan selama 3 bulan. "Terkait dengan Covid-19 dan juga reses kali ini, untuk pencegahan pendemi maka kita semua harus mentaati protokoler yang berlaku. Misalnya jaga jarak, cuci tangan dan berpula hidup sehat,” kata Paidi.
Dalam reses kali ini, karena terkait dengan adanya Covid-19, maka diberlakukan protokoler tersendiri. Yaitu pesertanya maksimal 40 orang. Ini dibagi 4 sesion yang per saisonnya 10 peserta. (Supardi)
