Penegakkan Hukum Sering Mengabaikan Putusan MK

share on:
Para narasumber seminar ‘Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Norma Pidana’ yang diinisiasi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) Yogyakarta, Sabtu (15/1/2022) || YP-Ist

Yogyapos.com (YOGYA) - Pelaksanaan penegakkan hukum di pengadilan dan di lembaga penegak hukum lainnya sering mengabaikan dan bertentangan dengan putusan hukum terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Guru besar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof Dr Hartiwiningsih berpendapat, tindakan para penegak hukum dan lembaga peradilan yang mengabaikan putusan hukum MK merugikan masyarakat, khususnya para pihak yang berurusan dengan hukum.

Dalam seminar ‘Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Norma Pidana’ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) Yogyakarta, Sabtu (15/1/2022), Hartiwiningsih menyampaikan sejumlah kasus peradilan mengabaikan putusan MK, seperti kasus dr Bambang Suprapto, ahli bedah di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (DKT), di Madiun, Jawa Timur.

Pengadilan Negeri Madiun dan kasasi Mahkamah Agung menghukum dokter tersebut bersalah dan dipidana 1,5 tahun penjara karena dia tak memiliki izin praktik di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Madiun, Jawa Timur. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menghapus hukuman penjara untuk pelanggaran izin praktik.

Berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945 yang dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 tentang MK, kata dia, putusan MK bersifat final dan mengikat. Praktiknya, terdapat beberapa putusan pengadilan maupun proses penegakan hukum lainnya yang mengabaikan putusan MK yang telah mengubah norma hukum pidana seperti dalam kasus dr Bambang. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 76 dan 79 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan dipidana penjara. Padahal MK menyatakan norma hukuman penjara itu tidak berlaku dalam kasus demikian.

“Apabila hakim melihat putusan MK No 4/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa Pasal 76 dan Pasal 79 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945, seharusnya terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara. Dampak Putusan MK No 4/PUU-V/2007 terhadap norma dan sanksi pidana dalam Pasal 76 dan Pasal 79 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seharusnya tidak berlaku lagi sebagai konsekuensi dari putusan MK tersebut,” kata dia.

Ia mencontohkan kasus lain di Pengadilan Negeri Ruteng, NTT, perkara Rikardus Hama dan Adrianus Ruslin, petani dari Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Hakim menjatuhkan pidana penjara tiga bulan atas “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Putusan in bertentangan dengan Putusan No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014. Putusan MK bahwaPasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tidak memiliki kekuatan mengikat.

“Dua kasus di atas menunjukkan putusan MK memiliki kekuatan mengikat, tetapi praktiknya tidak sepenuhnya dipatuhi dan diikuti oleh penegak hukum,” kata dia.

Dosen Fakultas Hukum UWM Hartanto SE SH MHum menyatakan, kesenjangan dalam pelaksanaan putusan hukum MA di kalangan penegak hukum memerlukan kanalisasi hukum. Lembaga terkait yang memfasilitasi penegakan hukum seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan badan legislasi parlemen bisa melakukan dua langkah. Yaitu perubahan undang-undang dengan mencantumkan addendum atau klausul tambahan seperti menambahkan pasal perubahan dalam undang-undang yang dilakukan uji materiil.

Langkah lainnya, membuat undang-undang baruap abila perubahan norma hukum dalam putusan MK sangat substansial dan berdampak luas dalam masyarakat. (*)


share on: