Penguatan Regulasi di Daerah Penting untuk Perpustakaan

share on:
Narasumber FGD, Moh Mursyid SIP MA || YP-Mufti

Yogyapos.com (BANTUL) - Perpustakaan bukan hanya tempat membaca. Peran fungsi perpustakaan sudah lebih berkembang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat, tak sekedar soal buku atau bacaan lainnya. Perpustakaan kini diarahkan menjadi pusat kegiatan, menyediakan ruang-ruang kegiatan  maupun menyelenggarakan kegiatan  pemberdayaan masyarakat berbasis literasi terapan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Drs Didik Warsito MSi mengungkapkan perkembangan tersebut saat membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Rabu (17/05/2023), di Griya Dahar Gendal Gendul, Jalan Parangtritis, Ngaglik, Patalan, Jetis, Bantul. Kegiatan diikuti pengelola perpustakaan kalurahan, lurah dan pamong, Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM), serta sejumlah perangkat daerah.

“Dengan bertransformasi sesungguhnya perpustakaan akan lebih memberdayakan. Sarana prasarana, fasilitas hingga kegiatan yang didesain atau dikemas menarik tentu membuat masyarakat semakin merespon keberadaan perpustakaan,” katanya.

Menurut Didik, zaman sudah berubah. Kalau dulu orang ke perpustakaan untuk mencari buku, tetapi kemajuan teknologi makin mempermudah siapapun mendapatkan informasi. Transformasi diperlukan sehingga perpustakaan pun menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

“Perpustakaan mesti berinovasi agar tidak tertinggal. Karena itu, semua pihak hendaklah mendukung, termasuk penguatan regulasi di daerah penting. Kita berharap perpustakaan lebih bermanfaat dalam memberdayakan masyarakat,” ujarnya menutup sambutan.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara gamblang dijelaskan oleh praktisi perpustakaan, Moh Mursyid SIP MA. Pengajar program studi Ilmu Perpustakaan di Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta (ISTEK Mulia) ini menyampaikan seluruh koleksi perpustakaan dengan 10 klasifikasi utamanya (000-900) adalah pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, perpustakaan mesti merancang kegiatan kreatif inovatif supaya program transformasi perpustakaan berjalan baik.

“Kegiatan pelibatan masyarakat berbasis literasi terapan inilah yang nantinya lebih menguatkan peran perpustakaan sampai ke tingkat kalurahan (desa). Koleksi, konten-konten perpustakaan, atau kegiatan harus dilandasi atau berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Mursyid sambil memaparkan berbagai contoh kegiatan.

Salah satu peserta menyampaikan pengalaman mengelola taman bacaan || YP-Mufti

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tidak lepas dari penguatan kelembagaan perpustakaan itu sendiri. Kemudian penganggaran dan sumber daya manusia atau pengelola masih merupakan kendala utama mayoritas perpustakaan kalurahan. Perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri. Perpustakaan perlu mitra kerja sekaligus komitmen banyak pihak untuk membantu keberlangsungannya.

“Maka menjalin kerja sama atau kemitraan salah satu solusi mengatasi permasalahan-permasalahan perpustakaan. Misalnya kemitraan bersama perguruan tinggi, penerbit, media, lembaga pemerintah, sektor swatsa, LSM, bahkan komunitas setempat dan lain-lain. Sementara dukungan pemerintah daerah dan kalurahan melalui regulasi dan penganggaran guna memperkuat peran fungsi perpustakaan sangat diharapkan. Perpustakaan membutuhkan kepedulian kita semua,” pungkasnya.

FGD yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ini diakhiri dengan diskusi antar peserta. Banyak cerita, pengalaman, serta masukan dari pengelola perpustakaan kalurahan, komunitas, maupun TBM terkait kondisi di tempat masing-masing cukup menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan bupati. FGD juga dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. (Mufti)


share on: