KEBERAGAMAN bentang alam dan sistem sosial merupakan unsur penting terbentuknya peradaban. Masing-masing daerah memiliki keunikan yang khas dan melahirkan harmoni yang menjadi pilar utama kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai nilai yang harus terus dijaga eksistensinya dari upaya penambangan peradaban Masyarakat adat mempunyai beragam ilmu tentang konservasi hutan dan ekosistem di dalamnya yang hebat, tapi kebanyakan ilmuwan malah belajar ke Barat.
Demikian benang merah webminar ‘Arsitektur Nusantara & Wisata Desa Berkelanjutan’ yang diadakan Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI), Jumat sore (8/4/2022). Bertindak sebagai pembicara Anneke Prasyanti ST (Tenaga Ahli Kemenpar 2016-2019), Putu Ardana (Pemuka Masyarakat Adat Dalem Tamblingan) dan Ir I Nyoman Gde Suardana MT (Pemerhati Arsitektur Bali) dengan moderator Dr Ririk Winandari (Universitas Trisakti).
Dalam paparannya, Putu Ardana menyampaikan bahwa pola pemukiman yang kaya dan beragam mempengaruhi arsitektur dan tata lanskap. Bali memiliki keunikan yang melekat pada kehidupan masyarakat yang berbasis pada 1490-an desa adat.
“Sehingga kalau berbicara pariwisata Bali maka itu sebetulnya adalah akibat dari laku masyarakat yang menumbuhkan peradaban. Pariwisata semula bukan merupakan tujuan tetapi dampak atau akibat. Maka pengembangan pariwisata harus dikembalikan pada konsep memelihara, bukan menjual,” tandasnya.
Namun, lanjut Putu Ardana, karena adanya tata kelola pariwisata yang berorientasi penyeragaman, menyebabkan pergeseran makna pariwisata. Akibat adanya intervensi pemerintah dan investor, terjadi eksploitasi secara massif terhadap peradaban untuk mendatangkan wisatawan. Identik dengan penambangan mineral, hanya saja mineral berganti peradaban.
“Pariwisata pun bergeser, yang semula merupakan dampak dari laku hidup masyarakat Bali menjadi tujuan untuk mendatangkan wisatawan. Hal ini membawa dampak yang amat destruktif bagi Bali karena mengubah peradaban,” lanjutnya.
Penambangan peradaban secara sistematis oleh pemerintah dan investor harus diatur dan dikendalikan. “Mari lakukan apa yang kita bisa untuk menjaga peradaban kita. Kami mengusulkan agar pemilik peradaban memperoleh sharing 50% dari keuntungan. Itu yang coba kami lakukan di Munduk, harus ada kesepakatan sehingga peradaban bisa terjaga. Sebagai gambaran, seorang ahli mengatakan, penambangan peradaban Subak di Jatiluwih bisa menghasilkan 12 M uang, sedang masyarakat setempat hanya memperoleh 6% saja. Anak muda tak lagi bersahabat dengan Subak,” ajaknya.
Sedangkan Anneke Prasetyanti menyampaikan arsitektur lokal yang semakin terpinggirkan. “Ruang kebersamaan yang diistilahkan dengan fasus dan fasos lebih dipopulerkan tanpa mengangkat kearifan lokal. Dulu ruang-ruang itu dikerjakan secara gotong royong dipimpin seorang undagi atau tukang ahli. Sedangkan sekarang dikerjakan kontraktor atau sekumpulan tukang tanpa ada ikatan kekerabatan. Identitas lokal pun menipis. Apalagi para undagi tidak menurunkan ilmunya, karena kebanyakan ilmunya memang tidak terdokumentasi,” tandasnya.
Di berbagai suku bangsa, imbuhnya, marak pembuatan gapura tanpa adanya identitas lokal. Semua nyaris dibuat seragam. Kearifan lokal mestinya membuat kita bangga, pelan-pelan hilang dari ruang-ruang sosial. Jika ini tidak diantisipasi maka kekayaan dan keragaman Indonesia akan hilang.
Sementara itu Gde Suardana mengelaborasi konsep wisata desa dengan desa wisata. Wisata desa adalah kegiatan kepariwisataan yang menawarkan keseluruhan suasana yang menonjolkan keaslian desa.
“Sedangkan desa wisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan pada objek wisata desa. Maka desa wisata adalah objek dan wisata desa adalah kegiatannya,” paparnya. (Wahjudi Djaja)
