Yogyapos.com (BANTUL) - Ribuan massa terdiri para lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Bantul mengadakan aksi menyalurkan aspirasiya kepada Pamkab dan DPRD Bantul, di Lapangan Paseban Bantul, Rabu (15/12). Aksi damai ini terkait dengan isi pasal 5 Perpres Nomor 104/2021 tentang Anggaran Dana Desa (ADD).
Massa dipimpin Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indomesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Ani W yang juga selaku juru bicaranya dan didukung oleh para pengurus lainnya.
Mereka ditemui oleh pihak Pemkab Bantul antara lain Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, Sekda Helmi Jamharis dan sejumlah asisten. Sedangkan dari kegislatif oleh Ketua DPRD Hanujg Raharjo, Wakil Ketua Subhan Nawawi dan Damba Aktivis maupun anggota dewan lainnya yaitu Suratun dan Jumakir.
“Kami semua disini menyalurkan aspirasi terkait degan Perpres 104/2021 tentang Anggaran Dana Desa (ADD). Kami merasa berat melaksanakannya. Maka diharapkan ada solusinya,” kata Ani W dalam orasinya.
Dijelaskan, dalam pasal 5 disebutkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa paling sedikit 40% (empat
puluh persen) untuk digunakan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen). Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa. Selain itu juga untuk program sektor prioritas lainnya.
“Untuk melaksanakan BLT sebesar 40 persen kami sulit dan berat. Ini dikarenakan kesulitan mencari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan by name by adres (BNBA),” katanya.
Dikatakan, itu semua sudah ditentukan. Mengubahnya sulit. Dengn adanya ketentuan itu maka untuk sana anggaran isnpratruktur jadi sedikit. Padahal Pemerintah Desa juga memerlukannya.
“Maka kami menyampaikan aspirasi ke Pemkab dan DPRD Bantul dan untuk ditindak lanjuti dan disampaikan ke Pemeeintah DIY dan Pusat.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Joko Purnomo dan Ketua DPRD Bantul Raharjo menyatakan akan menindak lanjutinya untuk disampaikan pula ke Pemerintah DIY dan Pusat.
Usai aksi para perwakilan APDES bersama Wabub dan para anggota DPRD melakukan pertemuan untuk melakukan misyawarah. Aksi berjalan dengan aman dan tertib. (Spd)
