Yogyapos.com (BANTUL) - Ketersediaan data yang akurat menjadi landasan pembangunan di daerah. Namun seringkali terjadi perbedaan publikasi data lembaga meskipun masih di daerah yang sama. Hal itu membuat penyajian data berpotensi diragukan masyarakat. Karenanya perlu sinkronisasi untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan melalui Satu Data Indonesia. Fungsinya akan memperkuat perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, Ir Didik Koesbianto MSi, menjelaskannya di hadapan 40 orang Wali Data Pendukung di acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pembahasan Data Bantul Dalam Angka, di Hotel Grand Dafam Rohan Banguntapan, Bantul, Kamis (20/02/2020).
Menurut Didik, sinkronisasi data antarlembaga daerah merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini mengatur mengenai penyelenggarasatu data tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) meliputi: Pembina Data, Wali Data, Wali Data Pendukung, danProdusen Data.
“Seringkali terjadi perbedaan publikasi data di daerah, meskipun berasal dari sumber yang sama sehingga menyebabkan terjadinya inkonsistensi data,” ujar Didik.
Dia memberikan sampel di wilayah DIY, data jumlah sekolah, murid dan guru antaraprovinsi dengan kabupaten/kota terdapat perbedaan. Padahal data di tingkat provinsi sumbernya juga dari kabupaten/kota. Demikian pula, data DIY di level provinsi berbeda dengan publikasi di level nasional.
“Maka ini menjadi tugas bersama penyelenggara satu data di tingkat daerah untuk menyinkronkannya agar diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan,” terangnya.
Dia melanjutkan, supaya konsistensi data padasetiap level administrative terjaga, makadiperlukan forum satu data. Forum itu memfasilitasi pembahasan mengenai berbagai permasalahan data meliputi: identifikasi kebutuhan data bagi perencanaan pembangunan daerah, membangun koordinasi penyediaan data, menyamakan persepsi tentang interpretasi statistic antarsektor, dan memperkuat data administrasi antar sektor.
Selain itu, mendukung keterbukaan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan tiapsektor, meningkatkan komitmen sektor menyediakan data berkualitas dan tepat waktu, serta mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan public lainnya.
“Penyajian data sebaga salah satu bahan kajian perkembangan arah kebijakan pembangunan. Sebab itulah peningkatan fungsi forum satu data akan meminimalisir inkonsistensi data. Di Bantul, Forum Satu Data Indonesia ini dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda,” tandasDidik.
Pada kesempatan yang sama, KepalaBappedaBantul, Ir Isa Budi Hartomo MT, memaparkansejumlahagenda besarperencanaanpembangunan di Kabupetan Bantul terrangkum dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Agenda pembangunan sebagai upaya mewujudkan Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dibiayai APBD dengan porsi 85% dan pembiayaan secara mandiri sebesar 15% dari sektor swasta atau lembaga mitra lainnya.
Isa menguraikan, di era reforma sibirokrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul mencoba memberikan penguatan smart services bagi masyarakat, antara lain berupa layanan civilization dengan produk Bantul Single Card berbasisNomorIndukKependudukan (NIK). Masyarakatnantinya dapa tmengakse ssemua layananyang ada di Bantul hanya berbekal satu kartu.
“Layanan lainnya, akses perizinan yang memudahka nmasyarakat membuka usaha. Begitu juga layanan kedaruratan boleh diakses di 112 dan 119. Kami berusaha agar layanan kedaruratan ini memenuhikecepatan serta ketepatan waktu,” tegasnya.
Sedangkan terkait pengembangan wilayah, Isa menuturkan, Bantul menjadi jalur alternatif akses kebandara baru di Kulonprogo sehingga potensi dan peluangnya bagi masyarakat harus dioptimalkan. Adanya Bandara Internasional Yogyakarta memberikan peluang masyarakat mendisplay produk asli Bantul, logistic supply, kargo, dan ketenagakerjaan. Demikian pula di wilayah lainnya terus dikembangkan sesuai perencanaan pembangunan.
“Biar menarik perhatian para pendatang atau wisatawan,Bantul Even mesti rutin digulirkan. Setiap even selalu dipublikasikan baik melalui media cetak, online, elektronik, maupun melalui media sosial,” katanya.
Sedangkan agenda lain menyangkut bidang kesehatan berfokus pada peningkatan harapan hidup masyarakat, sektor pendidikan dititik beratkan pada harapan lama sekolah, dan kesejahteraan pada penurunan angka kemiskinan. Semua tertuang secara detail menjadi prioritas dalam RPJMD mendatang.
“Namun guna mendukung semua itu, yang kami butuhkan di Bappeda hanya satu, yakni data akurat, mutakhirdan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab Satu Data Indonesia memiliki fungsi penting memperkuat perencanaan pembangunan,”ujar Isa diakhir paparannya. (Muf)
