Yogyapos.com (JAKARTA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr (Hc) Abdul Halim Iskandar MPd menyatakan, kinerja menjadi tolok ukur utama menuju penataan birokrasi. Sehingga diharapkan reformasi birokrasi yang bergulir bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Efektivitas dan efisiensi birokrasi merupakan amanat Presiden seperti tertuang dalam visi dan misinya, yaitu penataan birokrasi. Bukan sekedar rotasi personalia semata, tetapi yang terpenting adalah kinerja yang akan kita tampilkan. Kinerja menjadi tolok ukur, baru disusul dengan rotasi personalia. Ini harapannya menjadi sebuah model penguatan sumber daya manusia,” tegasnya saat melantik Taufik Madjid SSos MSi sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Dalam acara yang disiarkan secara langsung melalui chanel Kemendesa PDTT itu, Abdul Halim mengatakan paradigma pembangunan desa di 2020/2021 adalah membangun desa dengan penuh keterbukaan mulai dari konsepsi, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana melihat hasilnya.
"Kita mengeluarkan Trilogi, yakni konsepsi SDGs Desa, ukuran konsep pembangunan dan laporan implementasi. Siapapun bisa melihat pergerakan ke arah mana pembangunan desa. Ini menjadi tindak lanjut amanat Presiden, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Ini merupakan upaya agar arah pembangunan desa bisa dicermati siapapun dia, dimanapun dia dan dalam kapasitas sebagai apa.” Paparnya.
Desa ini mau dibawa kemana oleh kepala desa, bupati, gubernur dan menteri, semua akan bisa dibaca dan dilihat secara terukur. Dalam konsepsi yang kita bangun segala sesuatunya dibuat secara terbuka sehingga akan berdampak pada transformasi cara kerja, sikap dan perilaku kita dalam melaksanakan tugas Kemendes PDTT.
Pada bagian lain juga dijelaskan, Kemendesa PDTT bertanggung jawab atas dinamika pembangunan di 74.953 desa di Indonesia, dengan segala varian, kondisi objektif, dan konstelasi politiknya. "Ini merupakan keniscayaan karena keberadaan kita memang untuk itu. Tidak ada tawar-menawar dalam konteks ini. Mari kita songsong pembangunan desa yang lebih terbuka, transparan dan terukur, dan bisa dilihat oleh siapapun menuju harapan Presiden, yakni terwujudnya pembangunan yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga di desa,” ajaknya.
Pada bagian akhir sambutan singkatnya, Abdul Halim berharap, Kemendesa PDTT menjadi pihak yang memberikan data dan fakta, bukan selalu dalam posisi pelaksana. "Siapapun yang mau melakukan intervensi untuk percepatan pembangunan desa, petanya sudah ada. Tugas kita adalah menciptakan road map pembangunan desa yang dibutuhkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah,” tandasnya.
Taufik Madjid S.Sos MSi lahir di Ternate 1 Januari 1971, alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (1995) dan Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia (2006). Sebelumnya menjabat Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (Wahjudi Djaja)
