Yogyapos.com (JAKARTA) - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengajak segenap penyelenggara haji dan umrah yang tergabung dalam berbagai asosiasi untuk bergerak dan berkembang bersama. Wamenag menggagas pentingnya pembentukan Tim Umrah dan Haji Indonesia.
Gagasan itu disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi saat membuka Musyawarah Nasional IV Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji, Umrah, dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) 2023 M/1444 H.
BACA JUGA: Silaturahmi Surya Paloh-AHY Indikasi 'Kapal Koalisi' Kian Kokoh untuk Kemenangan Pemilu 2024
Kegiatan yang dihadiri puluhan perwakilan penyelenggara haji dan umrah itu mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
“Saya menginginkan kita semua dapat bergerak bersama dengan semangat untuk berkembang bersama, bukan saling menjatuhkan dan mengambil manfaat dari kesulitan pihak lain,” ujar Wamenag di Jakarta seperti dilansir Kemenag, Sabtu (25/2/2023)
“Saya menekankan perlunya diwujudkan Tim Umrah Indonesia dan Tim Haji Indonesia,” sambung Wamenag.
BACA JUGA: Pemerintah Tampung Aspirasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Hadir, Ketua Umum Asphurindo H Lukman Nyak Neh, Direktur Bina Haji dan Umrah Ditjen PHU Nur Arifin, Sekjen Asphurindo Iqbal Muhajir berserta Dewan Pengawas dan Pembina Asphurindo, Raden Kholil dan Magnatin Haidier
Menurut Wamenag, pembentukan tim itu didasari oleh semangat bahwa pemerintah dan seluruh pelaku usaha umrah dan haji di Indonesia harus mampu menjadi satu tim yang kuat. Saat berurusan ke luar negeri, lanjut Wamenag, yang ada adalah satu tim yang kuat bernama Tim Umrah dan Tim Haji Indonesia.
“Sekali lagi saya tekankan, saya tidak ingin masing-masing pelaku usaha berjalan sendiri-sendiri. Saya berharap agar forum Munas ke-IV Asphurindo itu menjadi titik pijak penting bagi pemerintah dan seluruh pelaku usaha Umrah dan Haji Khusus untuk makin menjalin kesepahaman dan disiplin atas regulasi terkait,” ujar Wamenag.
BACA JUGA: Pemerintah Mulai Siapkan Mudik Lebaran 2023
“Kita patuhi hal itu sebagai bagian dari upaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi umat,” tegasnya.
Melalui forum Munas itu, Wamenag juga menekankan pentingnya semua pihak terkait Penyelenggaraan Haji (baik Haji Reguler maupun Haji Khusus) dan Umrah agar membuka diri untuk membangun dan menjalankan konsolidasi, sinergi, dan kolaborasi.
Beragam tantangan, dinamika, dan perkembangan yang begitu cepat terkait penyelenggaraan haji dan umrah menuntut untuk merapatkan barisan dan membangun kerja sama konstruktif. “Itu adalah sebuah keniscayaan dan merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Kita harus melihat dan memahami dengan baik beberapa perspektif terkait hal itu,” kata Wamenag seperti dilansir InfoPublik.
Wamenag menambahkan, minat dan animo masyarakat tetap tinggi dan terjaga dalam konteks haji dan umrah.
BACA JUGA: Partai Ummat Ajak Masyarakat Kota Tegakkan Keadilan dan Lawan Kezaliman
Kuota Haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu. Pemerintah berharap ada penambahan kuota karena antrian haji regular lebih dari 5 juta orang, atau sekitar 15-20 tahun keberangkatan dengan kuota normal.
Sedangkan daftar tunggu jemaah Haji Khusus mencapai 110 ribu. Dengan kuota sekitar 17 ribu per-tahun, antrian mereka rata-rata selama 6 sampai 7 tahun ke depan.
Animo masyarakat untuk beribadah umrah juga luar biasa. Data Kemenag 2022, masih dalam suasana Pandemi saja, ada sekitar 1.006.000 jemaah. Pada 2023 sampai dengan 23 Februari 2023, terdata 230.289 jemaah yang berangkat umrah.
BACA JUGA: Pemilu 2024, Partai Ummat DIY Optimis Peroleh Suara Signifikan
Wamenag juga berpesan agar pengembangan yang sedang dilakukan pemerintah Saudi Arabia dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah perlu direspons dengan cermat. Dalam semangat besar yang tertuang dalam Saudi Vision 2030, pemerintah Saudi Arabia, salah satunya, bertekad untuk membuka pelayanan Haji dan Umrah dengan pendekatan memudahkan, meluaskan, dan mendorong kesempatan pada jamaah dari seluruh dunia untuk beribadah haji dan umrah.
“Tentu saja, dalam kaitan itu, pemerintah Saudi juga tetap menerapkan standar, prosedur, dan penyesuaian pembiayaan yang perlu kita perhatikan dan meresponsnya dengan tepat,” tegas Wamenag. (*)
