Yacob Percayakan Penyidik Usut Tuntas Dugaan Menghalangi Usaha Penambangan Legal

share on:
Advokat Yacob Richwanto SH MH CIL || YP-Dok

Yogyapos.com (YOGYA) - Tim Kuasa hukum Pramudya Afgani selaku pelapor dugaan tindak penyekapan, perusakan alat berat dan menghalangi usaha penambangan pasir, menghormati proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Polres Sleman.

Meski usaha tambang ini telah mengantongi izin secara lengkap, selaku pemrakarsa usaha tambang Pramudya Afgani telah mendapat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu No.545/05179/PZ/2020 tanggal 14 Juli 2020. Tetapi saat itu usaha tersebut ditentang oleh oknum warga Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman.

“Karena kami beroperasi itulah, mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sehingga atas tindakan itu kami lakukan upaya hukum melaporkan tindakan menghalangi proses penambangan, maupun melakukan penyanderaan dan perusakan,” jelas Koordinator Tim Hukum Yacob Richwanto SH MH CIL didampingi Layung Purnomo SH MH CIL, Zulkarnaik Ali Mufti SH dan Dimas Triambodo SH kepada yogyapos.com, Jumat (15/10/2021) sore.

Disebutkannya, saat awal dioperasikan penambangan pada Desember 2020 itu langsung ada upaya untuk menghalangi, pihaknya dapat melanjutkan operasional paska dilakukan laporan ke pihak Kepolisian. “Dengan dilaporkan dan diperiksa pihak kepolisian, tambang dapat beroperasi,” ungkapnya.

Menurut dia, pada 28 Desember 2020 sedang berlangsung kegiatan pertambangan di arur Sungai Progo, sekitar pukul 11.00 WIB beberapa warga Dusun Jomboran datang dan memaksa penambang untuk menghentikan kegiatan serta meminta operator untuk turun dan menghentikan aktifitas Eksavator.

"Operator alat berat sempat disuruh berhenti dan diarak ke suatu tempat, bahkan alatnya sempat dilempar molotov, ini menyangkut soal UU Minerba, bahwa orang yang menghalang-halangi pelaku tambang diancam di Pasal 162, dan Pasal 160, Pasal 170, Pasal 335 dan Pasal 406,” ungkap dia.

Selain telah mengantongi IUP, Yacob menegaskan pihaknya sudah mendapat Rekomendasi Teknis untuk Usaha penambangan pada Sumber Air No. SA 0203.ag.4.2/33 tertanggal 9 Januari 2020 dari BBWSSO, Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal/PPM No.667/03719/PZ/2020 tertanggal 14 April 2020, Izin dari ESDM yang meliputi Rekomendasi Eksplorasi, Studi Kelayakan, Pasca Tambang, Pemberdayaan Masyarakat/PPM, Sarana dan Prasarana, RKAB Eksplorasi, RKAB Operasi Produk.

“Kami melaporkan tindakan melanggar hukum itu. Mereka juga melaporkan klien kami yang seolah melakukan pelanggaran prosedur perizinan. Tapi intinya kami bisa membuktikan bahwa tak ada prosedur yang dilanggar dalam usaha penambangan. Maka mari sama-sama hormati proses yang dilakukan kepolisian. Kami percayakan penyidikan tuntas oleh penyidik. Ini sekaligus sebagai respon kami selaku Lawyer menanggapi berita sejumlah media selama ini, biar berimbang,” pungkas Yacob. (Opo/Met)


share on: