Yacob Richwanto Nyatakan PT CMK Akan Lakukan Penambangan Pasir Sesuai Perizinan

share on:
Yacob Richwanto SH MH CIL, di ruang kerjanya || YP-Ist

Yogyapos.com (SLEMAN) - PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) akan menjalankan usaha penambangan pasir di area yang telah menjadi haknya sesuai perizinan di bantaran sungai Progo, kendati rencana tersebut ditentang oleh warga Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman.

“Sesuai izin dan prosedur yang telah kami tempuh berdasarkan aturan perundang-undangan, kami akan melakukan penambangan,” tegas Kuasa Hukum PT MCK, Yacob Richwanto SH MH CIL bersama timnya terdiri Layung Purnomo SH MH CIL, Moch Zulkarnain Ali Mufthi SH MH CIL, Dimas Triambodo SH menjawab konfirmasi yogyapos.com, Selasa (29/9/2020).

Sepekan sebelumnya, warga yang menentang rencana penambangan menggunakan alat berat oleh PT KMC melakukan audiensi ke Kantor Balai Besar Sungai Serayu-Opak (BBWSSO) di Jalan Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman. Penolakan rombongan warga Jomboran itu karena penambangan menggunakan alat berat dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan sumber mata air.

Warga juga memprotes izin yang diklaim PT KMC, sebab mereka sama sekali tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai syarat terbitnya izin penambangan tersebut.

“Bagaimana mungkin kami membubuhkan tanda tangan, sedangkan penambangan menggunakan alat berat bisa dipastikan merusak lingkungan. Dulu alur sungai lurus dari utara, kini sudah berbelok menabrak lingkungan kami,” ungkap salah satu warga.

Menurut dia, jika nanti ditambah penambangan menggunakan alat berat, tentu tanah di atas bantaran sungai akan runtuh dan wargalah yang terampak.

Menanggapi hal itu, Yacob menegaskan pihaknya sudah mendapat Rekomendasi Teknis untuk Usaha penambangan pada Sumber Air No. SA 0203.ag.4.2/33 tertanggal 9 Januari 2020 dari BBWSSO, Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal/PPM No.667/03719/PZ/2020 tertanggal 14 April 2020, Izin dari ESDM yang meliputi Rekomendasi Eksplorasi, Studi Kelayakan, Pasca Tambang, Pemberdayaan Masyarakat/PPM, Sarana dan Prasarana, RKAB Eksplorasi, RKAB Operasi Produk.

“Selain semua perizinan itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada warga Dusun XV Jomboran, masing-masing tanggal 1 November 2019 di rumah Pak Kadus, 22 November 2019, tanggal 17 April 2020 dan 24 Juli 2020. Artinya semua prosedur sudah kami lakukan,” jelasnya.

Dari rangkaian proses itu PT CKM telah mendapat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu No.545/05179/PZ/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Bahkan, papar Yacob, rencana operasional penambangan itu bukan hanya berdasar legal formal saja. Tetapi juga melakukan kebijakan-kebijakan antara lain musyawarah mufakat menampung aspirasi warga untuk dapat dilakukan kerjasama secara bail, memberikan toleransi pengunduran 2 bulan menunda pengperasian tambang guna mecapai win-win solution.

“Sebab itu, PT CMK akan tetap melakukan operasional penambangan dengan meminta bantuan pengamanan kepada aparat setempat. Karena sebagai warga negara maupun badan hukum berhak memeroleh perlindungan hukum atas ancaman maupun tindakan sekelompok orang yang menghalang-halangi usaha pertambangan yang sah,” tukas Yacob, seraya mengutip Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Dalam pasal tersebut ditegaskan, bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP/IUPK/IPR/SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana kurungan selama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta. (Met)

 

 


share on: