Yogyapos.com (BANTUL) - Sejumlah advokat yang selama ini concern terhadap pengadaan barang dan jasa tergerak membentuk wadah Asosiasi Advokat Spesialis Pengadaan (Aspeg) Indonesia. Dan Yogyakarta menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk kedepan menjadi embrio lahirnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Ketua Umum Aspeg Bedi Setiawan SH dalam jumpa pers di Banguntapan Bantul mengatakan, terbentuknya Aspeg lantaran merespon lini pengadaan barang dan jasa yang belakangan ini banyak disorot public karena tak sedikit pejabat Negara yang tersandung kasus hokum. Menurut Bedi, Aspeg lahir untuk menjadi konsultan ataupun pendamping terkait pengadaan barang dan jasa, agar pengelolaan anggaran terserap penuh, tidak terjadi penyelewengan.
“Sifat kami memberi konsutasi dan pembelaan hokum, serta turut memantau kebijakan nasional terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam pengelolaan anggaran membutuhkan ketelitian serta pengawasan dari orang-orang yang mempunyai kapabilitas. Dan Aspeg Indonesia siap melakukannya,” jelas Bedi.
Bedi melanjutkan, saat ini Aspeg telah mempunyai struktur anggota di DPP. Untuk DPW sudah ada 7 propinsi yang siap bergabung. “Intinya kami melakukan penguatan di internal DPP dulu, supaya solid. Kami juga akan melakukan audiensi ke sejumlah stake holder. Istilahnya ‘kulonuwun’. Jika sudah siap semuanya, tinggal deklarasi,” imbuh Bedi optimis.
Sementara Ketua Dewan Penasehat Aspeg Kamal Firdaus SH menyatakan jika sektor pengadaan barang dan jasa banyak lini yang mesti dibenahi. “Bidang pengadaan barang dan jasa itu terkait APBD dan APBN. Sangat rawan sekali kebocoran dan penyalahgunaan. Dengan hadirnya Aspeg Indonesia sebagai konsultan ataupun pendamping bisa monitoring serapan anggaran yang dikucurkan. Karena pengelolaannya harus transparan sesuai dengan pemanfaatan dana yang diperuntukkan,” pungkas Kamal. (Dol)
