Yogyapos.com (JAKARTA) - Wabah pandemi Covid-19 menimbulkan goncangan dan sumber ketidakpastian bagi kehidupan manusia. Karena sampai sekarang, masih belum ditemukan vaksin anti virus kapan pandemik ini berakhir. Tak terkecuali dunia pendidikan harus siap dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Proses pembelajaran model daring (dalam jaringan) menggunakan teknologi 4.0 yang dulu masih dianggap angan-angan, kini dipaksa dan dipercepat harus menggunakan teknologi 4.0 dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Demikianlah benang merah dari Diskusi Webinar Transformasi Pendidikan di Era Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia /PPKBPII), Sabtu (2/5/2020). Diskusi ini dilakukan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ditengah situasi wabah Covid 19, diikuti oleh ratusan peserta aktifis PII dan KBPII dari seluruh wilayah Tanah Air
Menurut Arif Satria, Rektor IPB, hikmah dibalik wabah Covid-19 mendorong masyarakat untuk menjadi pembelajar yang lincah dengan pola pikir yang terus berkembang (growth mindset) bukan pola pikir yang tetap (fixed mindset). Mengutip pandangan Alvin Toffler, bahwa kebodohan abad 21 bukanlah orang yang tidak bisa baca dan tulis, tapi bodoh diabad 21 adalah mereka yang tidak mampu belajar, tidak bisa menjadi pembelajar untuk melakukan proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi secara cepat.
Arif juga mengingatkan bahwa persoalan Covid-19 hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan sains, bukan pendekatan politis. Oleh sebab itu, kebijakan publik terkait penanggulangan Covid-19 harus bisa mengubah paradigma pendekatannya berbasis pada sains, bukan lagi pada pendekatan politis.
Sedangkan Prof DR Zainuddin Maliki dari Komisi X DPR RI lebih menyoroti soal ketertinggalan dan kegagalan bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge explosion) yang melahirkan kompleksitas yang luar biasa. Ketertinggalan ini terjadi karena kita tidak pernah serius mengurus persoalan pendidikan sejak dulu sampai sekarang. Sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang ada sekarang, hanya bisa menghasilkan lulusan yang seolah olah, sehingga tidak punya kompetensi yang jelas, tidak mampu berpikir kreatif, inovatif, adaptif terhadap perubahan, lulusan yang mampu berpikir solutif mengatasi persoalan. Oleh sebab itu model penilaian pembelajaran yang lebih mengedepankan score test dengan standarisasi yang baku dan kaku, menjadi kurang relevan untuk bisa bersaing menghadap perubahan dan ketidakpastian yang semakin cepat.
Zainuddin juga menyoroti kebijakan anggaran pendidikan 20% sebagaimana amanah UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 hanya bersifat semu. Karena 20% dari APBN tidak semuanya diterima dan digunakan oleh satker dunia pendidikan, tapi juga dihitung dari anggaran K/L lain yang juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan kedinasan, sebagai bagian dari 20 % anggaran pendidikan. Apalagi kini pemerintah melakukan pemotongan anggaran pendidikan sampai Rp 4,9 triliun untuk penanggulangan Covid-19. Seharusnya jumlah sebesar itu kembali digunakan untuk penanggulangan Covid-19 pada sektor pendidikan, karena sektor ini juga sangat terdampak.
Sementara itu Rita Pranawati dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengkritisi kebijakan kemdikbud terkait Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dianggap kurang efektif. Masyarakat mengalami keterkejutan (shock) dengan perubahan pola pembelajaran. Orang tua diharapkan bisa melakukan pendampingan dalam pross PJJ. Kompleksitas lainnya adalah tidak semua kondisi orang tua siswa memiliki kemampuan mengakses teknologi 4.0, selain itu juga masih ada kekhawtiran orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak karena kecanduan game dan pornografi, tapi sekarang malah dipaksa untuk terbiasa menggunakan gadget dalam proses pembelajaran.
Hasil survey dari KPAI menjelaskan bahwa ada 76,7 % siswa mengaku tidak senang dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan ada 81,8% siswa mengaku proses PJJ lebih menekankan pada pemberian tugas, PR, tanpa ada proses dialog dan menjelaskan materi, diskusi atau tanya jawab. Liburan panjang karena covid 19 semula dianggap menyenangkan, tapi karena terlalu lama membuat rasa kebosanan. Disis lain guru juga kurang bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan proses pengajaran selain juga keterbatasan dalam hal literasi digital.
Menko PMK Muhajir Effendi melihat bahwa upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak semata mata urusan ekonomi dan mengabaikan sektor lainnya. Besarnya alokasi anggaran Rp 200 triliun untuk sektor ekonomi diantaranya untuk menopang sektor UMKM. Muhajir mengakui bahwa pada krisis 1997-1998, UMKM memang tangguh menghadapi badai krisis, tapi pada pandemi Covid-19, sektor UMKM juga ikutan ambruk. Oleh sebab itu, pemerintah tidak ingin UMKM juga ikut collaps ditengah badai Covid-19. (Tha)
