Ketersediaan Insfrastruktur dan Perlindungan Naker Dibutuhkan Saat Pandemi Covid

share on:
Suasana Raker Pansus III DPRD Bantul, Senin (4/5/2020) || YP-Supardi

Yopgyapos.com (BANTUL) - Ketersediaan infrastruktur dan perlindungan terhadap para tenaga kerja (naker) yang terdampak sangat diperlukan di Kabupaten Bantul di saat dan akibat terjadi pedemis virus Corona.  

Hal itu diungkap dalam Rapat Kerja Pansus III DPRD Bantul bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Sidang Komisi C DPRD Bantul, Senin (4/5/2020). Pansus ini membidangi infrastruktur dan ketenagakerjaan. Nampak hadir pada raker Pansus III penganan Covid kali ini diantaranya Hendro S, Sadji, Suradal, Muhammad Dhavid, Suryono dan Suratman.

"Dalan penanganan Covid -19 diperlukan  ketersediaan infrastrukturr. Perlindungan kepada para naker yang terdampak juga harus dilakukan. Maka seberapa jauh yang telah dilakukan oleh Gugus Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Bantul, harus diungkapkan untuk dijadikan sebagai materi pembahasan raker ini", kata Ketua Pansus III Pananganan Covis -19 DPRD Bantu , Kristiantoro ST pada Raker Pansus ini, di DPRD Bantul, Senin (4/5/2020).

Kristiantoro mengatakan, fasilitas infrastruktur yang harus tersedia diantaranya tempat isolasi di masing-masing daerah perbatasan dan desa. Selain itu solusi kepad para naker yang terpaksa harus menganggur akibat adanya Corona.

Dalam raker ini, melalui para anggota Pansus, juga terungkap bahwa di Bantul mana saja yang dijadikan tempat isolasi bagi para pemudik (pendatang). Selain itu bagaimana kaitannya dengan program padat karya tahun 2020.

Sementara itu itu, nara sumber dari DPU PKP Bantul, Yudha Wibowo, menyatakan tempat isolasi yang disediakan oleh Gugus Pennganan Covid-19 Bantul diantaranya di Bambanglipuro (eks Puskemas), Gedung BLK jalan Paris dan SKB Sewon. Sedangkan  asrama tenaga medis memanfaatkan Rumah Dinas Bupati di Trirenggo.

"Pengadaan fasilitas ini mempergunakan anggaran dari Anggaran Penanganan Covid-19 di Bantul yang jumlahnya masih dalam penghitungan secara lebih lanjut dan cermat,” ungkap Yudha.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Isthirul Widilastuti, memaparkan, tentang program transmigrasi tahun 2020. Program ini secara umum sudah disosialisasikan dan sudah terencana. Namun tiba-tiba terjadi wabah Covid-19 maka jadi problem.

"Di lain segi jika program padat karya ini dilaksanakan,  adalah kini saat ada Corona. Program ini dirasa bermanfaat untuk penciptaan lapangan kerja baru bagi warga yang terdampak Covid -19 terutama mereka yang terkena PHK dan menganggur. Jumlah penganguran di Bantul kini ada sekitar 11.000 orang", ungkap Isthirul.

Menurunya, kini jumlah perusahaan di Bantul yang terkena dampak Covid-19 sebanyak 287. Yang terpaksa harus melakukan PHK terhadap para karyawannya sekitar 59 perusahaan. Ini berarti perlu penciptaan lapangan kerja baru dan satu diantaranya melalui Program Padat Karya 2020. (Supardi)

 


share on: