KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berpendapat jika membenahi bangsa tidak cukup dengan membenahi hukum, birokrasi dan sektor-sektor lain. Namun dibutuhkan upaya memurnikan kembali demokrasi.
Hal tersebut disampaikan La Nyalla saat memberikan Orasi Kebangsaan dalam Sarasehan Nasional Kebangsaan dan Pelantikan PW Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Utara, Sabtu (27/8/2022)
“Saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi, harus diawali dengan membenahi hukum, membenahi ekonomi, birokrasi dan lainnya yang bersifat sektoral dan parsial,” tutur LaNyalla.
Ditegaskannya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya.
Menurut LaNyalla, para pemuda masjid juga pasti terdidik dalam akhlak.
“Karena hakikat dari nilai dan ajaran agama, selain Tauhid, adalah Akhlak, atau Budi Pekerti. Mereka inilah yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa,” ujarnya.
La Nyalla mengatakan pemimpin bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik.
“Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak. Karena kalau hanya popularitas, maka Iblis juga sangat populer,” ujarnya seperti dilansir InfoPublik, Minggu (28/8/2022).
Itulah juga yang membuat LaNyalla berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat.
“Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter,” katanya.
La Nyalla pun mengajak semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa.
“Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan. Agar kita tidak mengulang penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah,” ujarnya.
Menurut Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, dengan kembali kepada sistem yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Indonesia akan menjadi negara yang diberkahi dan menjadi negeri yang Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghofur.
Dalam acara tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator asal Sumatera Utara (Sumut), M. Nuh dan Faisal Amri. Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol.
Sedangkan dari pihak tuan rumah, hadir Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Umum PP IKA BKPRMI, Andi Kasman Ketua PW IKA BKPRMI Sumut Ardiansyah Saragih dan Tokoh Masyarakat Sumut Syamsul Arifin. (*)
