Yogyapos.com (JAKARTA) - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan era disrupsi dimana aktivitas dunia nyata beralih ke dunia maya tidak hanya menghadirkan modernitas dan kemajuan, namun menjaditantangan tersendiri. Konsekuensi logis dari lahirnya era disrupsi adalah tuntutan adaptasi melalui literasi teknologi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan sebuah kebutuhan takterelakkan.
"Meski demikian, literasi teknologi bukanlah satu-satunya jawaban. Karena era disrupsi tidak hanya menawarkan kemajuan sertanilai tambah, melainkan ada dampak bersifat multidimensional," ujar Ketua MPR, melalui rilis yang diterima yogyapos.com, Senin (20/07/2020), saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema 'Meneguhkan Komitmen Kebangsaan di Era Disrupsi' kepada Pelajar Islam Indonesia (PII) secara virtual dari ruang kerja Gedung MPR RI Jakarta,.
MenurutKetua MPR, di era disrupsi, digitalisasi bidang industri mengoreksi peran dan kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) di berbagai bidang. Teknologi robotik yang bekerja dengan cepat, akurat, efisien, tidak mengenal lelah, akan menggeser peran SDM yang dalam beberapa aspek mempunyai kelemahan.
Diamencontohkan, produk kecerdasan buatan (artificial intelligence) di bidang hukum telah melahirkan teknologi bernama Contract Intelligence (COIN). Sebuah mesin pintar yang memiliki kemampuan menganalisa perjanjian kredit secara singkat dan tingkat akurasinya optimal.
“Ini jauh lebih cepat dari rata-rata waktu dibutuhkan seorang advokat untuk mengerjakan hal yang sama," katanya.
Disrupsi teknologi melahirkan kesenjangan dalam hal literasi teknologi. Dunia pendidikanmisalnya, untuk menyiapkan siswa supayamampu beradaptasi menghadapi tantangan zaman, makaharus dibangun pola dan sistem pendidikan yang dapat menghilangkan kesenjangan teknologi. Baikkesenjanganantara kompetensi guru, kebutuhan siswa, serta sarana prasarana pendidikan di sekolah.
"Perlu sinergi agar ketiga variabel tersebut tidak terjebak kesenjangan teknologi. Di mana gurunya masih bermindset abad ke-20, sedangkansiswanya lahir dan hidup di abad ke-21. Sementara fasilitasi sekolah masih merujuk abad ke-19," urai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Iamengingatkan pula, era disrupsi membuat kehidupan sosial masyarakat cenderung semakin individualistik. Fakta bahwa kemajuan teknologi menawarkan kemudahan dalamberbagai hal, sedikit banyak akan mengevaluasi cara pandang manusia sebagai makhluk sosial.
"Kemajuan teknologi telah mereduksi ketergantungan terhadap peran individu lain dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Pemanfaatan internet secara salah dapat mendorong lahirnya sikap intoleran, penyebaran hoax, bahkan tindakan kriminal," tutur Ketua MPR.
Iamenandaskan, era disrupsi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan membutakan visi kebangsaan. Tidak semua nilai-nilai global yang masuk itu selaras dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.
"Survey LSI Tahun 2018 menemukan,selama kurun waktu 13 tahun(periode 2005 sampai 2018), masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Dari 85,2 persen tahun 2005, menjadi 75,3 persen pada tahun 2018," paparnya.
Tak hanya itu,berdasarkansurveiKomunitas Pancasila Muda dengan responden kaum muda dari 34 provinsi akhir Mei 2020lalu,tercatat hanya 61 persen responden merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dalam kehidupan mereka.Karenaitu, Ketua MPR mengajakseluruh generasi muda, termasuk kader PII mampu menyikapi era disrupsi secara bijak.
"Jadilah bagian dari kader-kader bangsa yang mampu merespon era disrupsi. Mengembangkan setiap potensi dan kapasitas diri guna memajukan bangsa tanpa menanggalkan karakter ke-Indonesiaan kita," pungkasnya.
Turut serta padapertemuansecara virtual iniantara lain: Ketua Umum PB PII, Husin Tasrik Makrup Nasution, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PII Aris Darussalam, sertaWakil Sekjen PB PII, AA Fauzul Adzim. Pertemuanjugadiikuti ratusan kader PII di seluruh Indonesia.(*/Muf)
