Koperasi Tri Dharma dan LKBH Pandawa Tolak Wacana Penataan Ungkur-ungkuran

share on:
Direktur LKBH Pandaw Thomas Nur Ana Edi Darma SH bersama Ketua Koperasi Tri Dharma Mudjiyo saat memberikan keterangan pers || YP/Fadholy

Yogyapos.com (YOGYA) - Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang akan menata area lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro dengan konsep ungkuran-ungkuran (saling membelakangi) menuai protes dari Koperasi Tri Dharma, yang menaungi 920 pedagang.

Didampingi Tim LKBH Pandawa, sejumlah pengurus Koperasi Tri Dharma, Senin (22/7) mendatangi Balaikota untuk melakukan audiensi dengan Pemkot Yogya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkot Yogya.

Mudjiyo selaku Ketua Koperasi Tri Dharma kepada wartawan menyatakan, dengan konsep ungkur-ungkuran tersebut otomatis space para pedagang yang sebelumnya 1,5m x 1,5m, akan menyempit. Penataan ini akan membuat para PKL berdempet-dempetan dalan berjualan. “Bahkan tidak menutup kemungkinan juga, 920 pedagang akan kehilangan lapak mata pencahariannya, lantaran space di Malioboro yang semakin sempit,” kata Mudjiyo di sela-sela permohonan audiensi dengan Pemkot Yogyakarta.

Sementara itu dalam pernyataan sikapnya, Direktur LKBH Pandawa Thomas Nur Ana Edy Darma SH menjelaskan, jika pihaknya sudah berupaya mengajukan permohonan audiensi ke Pemkot dan Walikota, namun belum ada tanggapan. Ini kali kedua pihaknya mendatangi Balaikota. “Kedatangan kami kesini jelas, yakni mendampingi Koperasi Tri Dharma untuk menolak wacana penataan ungkur-ungkuran PKL Malioboro. Jika dilihat secara komprehensif, penataan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Mayoritas PKL memprotes wacana tersebut. Kami juga terus berupaya memohon audiensi dengan Walikota, agar duduk persoalannya jelas dan tercipta win-win solution bagi para PKL Malioboro di bawah naungan Koperasi Tri Dharma.

Seperti diketahui, dalam UU No.13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, Malioboro adalah denyut nadi ekonomi dan wisata di Yogyakarta. Di sepanjang Malioboro terdapat 920 pedagang kaki lima yang terbagi dalam 27 kelompok, dan dibawah naungan Koperasi Tri Dharma. Oleh Walikota, setiap PKL berhak mendapat hak lapak 1,5m x 1,5m. Ketika wacana penataan ungkur-ungkuran digulirkan, reaksi para pedagang pun memprotes upaya Pemkot Yogya.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti menampik tudingan penataan kawasan tersebut akan merugikan pedagang. Sebab pada dasarnya yang dilakukan bukanlah menggusur, melainkan menata akan lebih rapih. Memang ada terjadi penyempitan karena volume gerobak diperkecil, tapi hal ini tidak lantas akan berakibat pada sepinya pembeli.

"Sudah lama dilakukan sosialisasi. Dijamin tidak ada penggusuran, kami hanya melakukan penataan agar lebih rapih," katanya, seraya menyatakan akan segera melakukan penataan. (Dol)

 

 

 

 


share on: