Yogyapos.com (BANTUL) - Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul baru mencapai sekitar sepetiganya dari jumlah anggaran pembiayaan belanja yang besarnya berkisar Rp 2.23 Triliun.
“Dengan kenyataan PAD minim itu, maka Pemkab Bantul perlu usaha ekstra kreatif keras untuk mengenjot peningkatan jumlahnya,” kata Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih dalam acafra pemberian penghargaan wajib pajak panutan pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2), di Pendopo Parasamya Komplek Kantor Bupati Bantul, Selasa (9/5/2023) malam.
Disampaikan, untuk dapat memenuhi pembiayaan yang dibituhkan, Bantul masih disuplai Pemerintah Pusat yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Sumber Daya Alam.
“Bantul dapat dibilang tidak mempunyai SDA yang cukup. Sehingga terpaksa disuplai bantuan dengan berbagai SDA dari sejumlah wilayah melalui Pemerintah Pusat,” katanya.
Salah satu gambaran bahwa Bantul masih minim PAD yaitu rata-rata perolehan PBB dari setiap padukuhan (dusun) Rp 15 juta per tahun. Pendapatan sejumlah itu lebih kecil dibanding anggaran dari Pemkab Bantul yang untuk pemberdayaan dusun.
“Oleh karena itulah kita harus kerja keras guna mengubah keadaan yang ada tanpa memberatkan masyarakat,” sambung Halim.
Sementara itu, Kepala Badan Penhelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD), Trisna Manurung melaporkan, untuk memotivasi dan mengapresiasi kepada para wajib pajak, kini diadakan pemnerian penghargaan kepada para wajib pajak panutan. Para penerimanya ada beberapa kriteria yaitu perorangan, perusahaan, perbankan dan kalurahan. (Spd)
