Yogyapos.com (BANTUL) - Pemerintah Kabupaten Bantul dipimpin langsung oleh Bupati Abdul Halim Muslih dan Wakilnya Joko Purnomo mensosialisasikan program pengalokasian dan penyaluran anggaran untuk semua dusun.
Ikut mendampingi Bupati dan wakil Bupati dalam sosialisasi dana dusun atau ‘Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)’ ini Sekda Helmi Jamharis dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Sri Nuryanti, serta diikuti para Lurah dan Panewu (Camat), di Pendapa Rumah Dinas Bupati Trirenggo Bantul, Jumat (5/3/2021).
Gagasan program ini muncul dari Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo sebagaimana yang ada dalam visi dan misinya pada kampanye Pilkada 2020.
“Kini kita semua sedang sosialisasi akan adanya penyaluran dana untuk 983 dusun yang setiap dusunnya akan diberikan sebesar Rp 50 juta per tahun mulai tahun 2022. Diharapkan para lurah dan panewu bisa mengawal dan menyukseskanya,” ungkap Abdul Halim Muslih.
Dikatakan, PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan bersama masyarakat padukuhan, dibiayai dengan bagian keuangan oleh Pemkab Bantul kepada kalurahan serta swadaya masyarakat.
Tujuan program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 ini untuk mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan. Demi terwujudnya visi dan misi Pemkab Bantul, menumbuhkan parsipasi masyarakat dalam pembangunan, mendorong kreatif masyarakat dan merevitalisasi budaya gorong royong.
“Lingkup PPBMP kesatu bidang pendidikan anak usia dini (PAUD). Kedua bidang kesehatan, ketiga bidang lingkungan hidup dan keempat infrastruktur padukuhan. Ini tidak diperbolehkan untuk pembaguman lainnya, misalnya untuk pembangunan gapura,” kata Halim .
Sementara itu, Joko Purnomo, dalam sambutannya mengatakan para Panewu, Lurah dan dukuh diminta mengawal, menjabarkan kegunaaannya untuk menyukseskan.
“Namun demikian, program lainnya misalnya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga tetap akan diadakan di Bantul. Ini agar disingkronkan dengan musyawarah rencanan pembagunan (musrenbang) dusun, kalurahan, kecamatan dan Kabupaten,” kata Joko.
Pada kesempatan sama, Kepala DPPKB PMD Bantul, Sri Nuryanti, mengungkapkan harapannya agar dana tersebut bisa terealisasikan dengan baik dan lancar sesuai peruntukannya. (Supardi)
