Yogyapos.com (YOGYA) - Sejumlah penggiat anti korupsi terdiri LSM, elemen mahasiswa, LBH Yogya, organisasi masyarakat, dan para akademisi menyatakan sikap terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang kurang memperhatikan aspek rekam jejak dan tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. Mereka secara tegas mendesak pencoretan calon pimpinan KPK yang bermasalah.
Pernyataan sikap dan desakan itu dissmapiakan, di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Jumat (30/8) siang. Hadir sejumlah tokoh yang concern terhadap pemberantasan korupsi, seperti mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas SH MHum, Dr Trisno Raharjo SH MHum dari Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Rektor UII Fathul Wahid ST MSc PHd serta Dosen FEB UGM Rimawan Pradiptyo SE MSc PHd.
Busyro Muqoddas dalam pidatonya mengatakan, ada indikasi tidak transparannya kinerja Pansel KPK. Pansel dinilai gegabah, tidak mempertimbangkan saran dan masukan publik. Bahkan ada sejumlah calon pimpinan KPK yang lolos seleksi dan punya rekam jejak buruk. Mulai dari pelanggaran etik, tidak taat dalam pelaporan LHKPN, menghalangi kinerja KPK, bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi.
“Jika orang-orang bermasalah ini lolos ke tahap akhir, akan menjadi preseden buruk. Coret calon pimpinan KPK yang bermasalah,” ujar Busyro Muqoddas tegas.
Sementara Trisno Raharjo menilai Pansel KPK tidak memperhatikan data-data yang disodorkan aktivis anti korupsi ataupun LSM. “Prosesnya bisa dikatakan tidak transparan. Kami banyak berharap, Pak Jokowi bisa memilih pimpinan KPK secara kualitatif. Dan proses pemilihannya melalui anggota DPR RI yang akan segera dilantik. Ini pernah kejadian periode Pak Busyro, harus menunggu pelantikan anggota DPR RI yang baru,” ungkap Trisno Raharjo.
Sedangkan dari kacamata kampus, Rektor UII Fathul Wahid melihat indeks korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Ini mengkhawatirkan. “Praktek korupsi itu biasa dilakukan ‘berjamaah’, jarang yang single fighter. Kita semua wajib mengawal proses seleksi calon pimpinan KPK ini dengan memilih figur yang tepat. Sosok yang profesional, berintegritas, bersih, tidak punya beban masa lalu dan tidak tersandera politik jangka pendek,” jelas Fathul Wahid.
Hal senada diungkapkan Dosen FEB UGM Rimawan Pradiptyo. Rimawan menilai jika Bangsa ini terjebak anomali reformasi. Kendati reformasi sudah berumur 20 tahun, namun stagnan. “Dari perspektif saya hanya 7 tahun yang efektif pasca reformasi 1998. Setelah itu jalan ditempat. Kita harus istiqomah terhadap pesan besar reformasi waktu itu. Seperti KPK, ibaratnya adalah ‘sapunya sapu’. Sapu untuk membersihkan lantai kondisinya harus bersih dulu. Jangan membuat kotor dan kegaduhan,” pungkas Rimawan Pradiptyo.
Sejumlah eleman mahasiswa, LSM, dan penggiat aktivis anti korupsi lalu kemudian bergerak ke Titik Nol Yogyakarta untuk berorasi dan menyatakan sikap. (Dol)
