Robinson Dikawal Tiga Pengacara Jalani Sidang Perdana, Jaksa Sebut Kerugian Negara Rp 2,952 Miliar

share on:
Terdakwa Robinson Saalino ikuti perisdangan dari dalam Rutan Wirogunan || YP-Ismet NM Haris

Yogyapos.com (YOGYA) – Direktur PT Deztama Putri Sentosa (PT DPS), Robinson Saalino (33), mulai diadili atas tuduhan korupsi bermodus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) yang menimbulkan kerugian negara Rp 2,952 Miliar, di Pengadilan Negeri Yogya, Senin (12/6/2023).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tim jaksa penuntut umum ini digelar oleh majelis hakim diketuai Muh Djauhar Setiyadi SH. Sedangkan terdakwa mengikuti jalannya persidangan secara daring dari dalam Rutan Wirogunan.

Jaksa Ali Munif SH MH menjerat terdakwa dengan Pasal 3 jo 18 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bagaimana TKD itu bisa beralih fungsi dan dijualbeli-sewa tak sesuai peruntukannya? Itulah yang hebatnya Robinson, melakukan aksinya setelah mengambilalih PT DPS.

Dr Agung Ariyanto SH MH (tengah) koordinator tim pengacara terdakwa saat 'doorstop' usai sidang || YP-Ismet NM Haris

Sebelumnya, PT DPS ini dikelola Denizar Rahman selaku Direkturnya. Ia mengajukan proposal sewa TKD seluas 5.000 M2 di Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Tanah sewa akan dimanfaatkan untuk area singgah hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan (Eco Lodge).

Sesuai proposal tersebut nantinya menjadi kawasan strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengelolaan limbah mandiri, area olahraga, kuliner sehat, niaga sayuran organik dengan sasaran usaha para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat, dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara.

Proposal diajukan pada 28 Desember 2015 berjalan mulus proses perjalanannya sejak tingkat desa, kapanewon, kabupaten, hingga terbit izin dari Gubernur Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

Namun setahun kemudian, Denizar Rahman mengalami kesulitan keuangan sehingga PT DPS diambilalih oleh Robinson yang sekaligus menjabat Direkturnya.

Pasca pengambilalihan perusahaan inilah muslihat Robinson mulai dilakukan. Ia mengajukan proposal penambahan sewa TKD di tempat yang sama seluas 6.215 M2 kepada Agus Santoso SPsi MM selaku Lurah Caturtunggal.

Lahan tersebut menjadi satu kesatuan dengan proyek terdahulu yang sudah beroleh izin namun kemudian berganti nama menjadi pondok wisata ‘Jogja Green Ambarrukmo’ dengan pengurusan rekomendasi sejak dari tingkat Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Sleman. Rekomendasi ini belum dilanjutkan ke Gubernur DIY.

Suasana sidang pembacaan dakwaan || YP-Ismet NM Haris

Meski demikian, Robinson nekad melakukan pengkaplingan lahan itu hingga menjadi puluhan kapling dan dijual kepada pihak ketiga. Hasil penjualan lahan kaplingan tersebut ia memeroleh akumulasi uang muka dari konsumen sebanyak miliaran rupiah. Celakanya, sejak awal praktik kotor itu dilakukan, pihak kalurahan dalam hal ini Agus Santoso membiarkannya.

“Perbuatan terdakwa Robinson melanggar UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Perda Nomor 34 Tahun 2017,” tegas jaksa dalam dakwaannya.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa melalui tim pengacaranya terdir Dr Agung Pamulang Ariyanto SH MH, Imam Munandar SH MH dan Misbah SH menyatakan akan mengajukan eksepsi dalam sidang lanjutan sepekan mendatang. “Kami akan ajukan eksepsi,” katanya, singkat tanpa memerinci bagian mana saja yang akan dieksepsi. (Met)

  


share on: