Yogyapos.com (JAKARTA) - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, mengajak gerakan buruh mengambil peran sebagai avant-garde atau garda terdepan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.
BACA JUGA: Pemda DIY Siapkan Belanja Rp 4,93 Triliun pada APBD 2027
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat membuka Kongres II Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) di Kantor Pusat SBNI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).
Menurut Jumhur, isu lingkungan hidup memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Karena itu, gerakan buruh tidak hanya memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan, tetapi juga perlu terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kawasan industri yang ramah lingkungan.
BACA JUGA: Reuni Akbar 'Depok Reborn' Guyub Seduluran Sak Lawase Dihadiri Bupati Harda Kiswaya
"Saya melihat ada korelasi yang sangat kuat antara gerakan buruh dan agenda pelestarian lingkungan. Kawasan industri harus menjadi kawasan hijau dan seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan lingkungan agar tidak lagi menimbulkan pencemaran udara maupun limbah," ujar Jumhur.
BACA JUGA: Polda DIY Gelar Lomba E-Sport Mobile Legends Road to Kapolri Cup 2026, Diikuti 15 Tim
Ia mengatakan pemerintah terus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh, untuk mengidentifikasi persoalan dan mencari solusi bersama.
Selain itu, Jumhur menekankan pentingnya penerapan Keamanan, Keselamatan, Kesehatatan Lingkungan Hidup (K3L). Menurutnya, kualitas lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan dan produktivitas pekerja.
"Kita sering mengabaikan K3L. Padahal lingkungan kerja yang baik akan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Kesadaran ini harus dibangun bersama, baik oleh pengusaha maupun para buruh," katanya.
BACA JUGA: BPBD Yogyakarta Ingatkan Warga Waspadai Bediding, Risiko ISPA hingga Heat Stroke
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung gerakan nasional pemulihan lingkungan yang tengah disiapkan pemerintah. Ia menyebut Indonesia memerlukan "pertobatan ekologis" sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini.
BACA JUGA: Politeknik LPP Yogya Dorong Kemandirian Energi Petani Kakao Ngoro-oro melalui Co-Carb dan Briket
"Kita semua memiliki tanggung jawab. Ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, ada perusahaan yang mencemari lingkungan, bahkan pemerintah pun harus terus memperkuat pengawasan. Karena itu kita ingin membangun gerakan pertobatan ekologis secara nasional yang rencananya akan mulai dicanangkan pada Agustus mendatang," ujarnya.
BACA JUGA: Kejati DIY Data Seluruh SPPG di Yogyakarta
Menurut Jumhur, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memulihkan lingkungan. Organisasi masyarakat, serikat buruh, tokoh masyarakat, dunia usaha hingga komunitas lokal harus bergerak secara bersama dalam satu orkestrasi nasional.
Ia menambahkan, sumber pendanaan untuk program pemulihan lingkungan juga terbuka luas, mulai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lembaga filantropi hingga anggaran pemerintah.
BACA JUGA: Peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Blengor, Wujud Kemanunggalan TNI-Rakyat
"Tugas kami adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada agar cita-cita Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sehat, bersih, dan indah dapat tercapai," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI), Adv Wagimun SH CPM, mengatakan Kongres II SBNI digelar sebagai bagian dari evaluasi lima tahun perjalanan organisasi sejak berdiri pada 9 Juli 2021.
BACA JUGA: Operasi KRYD, Polres Bantul Tangkap Dua Tersangka dan Sita Puluhan Botol Miras
Menurut Wagimun, kongres yang dihadiri 300 peserta SBNI pusat dan daerah ini juga menjadi momentum menyusun arah organisasi untuk lima tahun ke depan, termasuk memperkuat dukungan terhadap berbagai program pembangunan pemerintah.
"Kami berkomitmen mendukung program-program Presiden Prabowo, termasuk agenda pelestarian lingkungan hidup. Kami meyakini kesejahteraan buruh tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan lestari," pungkas Wagimun. (Tha)
