Yogyapos.com (YOGYA) - Satuan Kerja (Satker) Korem 072/Pmk mendapat predikat terbaik 3 tingkat Angkatan Darat untuk kategori A pengelolaan anggaran di atas Rp 10 Milyar dari Kemenkeu RI dengan parameter IKPA (Indikator Kinerja Penilaian Anggaran).
Predikat tersebut sesuai hasil rapat evalusai program kerja dan anggaran TA 2018 yang diselenggarakan Staf Perencanaan dan Anggaran Angkatan Mabes AD, di Aula AH Nasution Mabesad Jalan Veteran 5 Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
Dalam kegiatan ini, Korem 072/Pmk menerima penghargaan karena memiliki penilaian baik dalam pengelolaan anggaran dari Kementerian Keuangana RI. Sedangkan untuk predikat terbaik 1 diterima Korem 082/CPYJ Dam V/BRW dan predikat terbaik 2 diterima Makodam VI/MLW.
Hal ini dibenarkan Kasi Perencanaan Korem 072/Pmk, Kolonel Inf Andiek Prasetyo Ariwibowo MSc, kepada Danrem 072/Pmk yang mengikuti rapat evaluasi program kerja dan anggaran di Mabesad.
“Piagam penghargaan itu diserahkan oleh Waasrena Kasad Brigjen TNI Heru Sudarminto SIP MSc,” ujar Kolonel Inf Andiek, Jumat (21/12/2018).
Dijelaskan, kriteria penilaian untuk menentukan satker yang mendapatkan predikat terbaik adalah efektifitas pelaksanaan kegiatan, di mana nilai diambil dari nilai rata-rata indikator return SP2D, realisasi dan penyelesaian anggaran, kesesuaian rencana dan anggaran di mana nilai diambil dari nilai rata-rata indikator Revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, kepatuhan atas regulasi di mana nilai diambil dari rata-rata indikator data kontrak, pengelolaan uang persediaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, efisiensi pelaksanaan kegiatan di mana nilai efisiensi pelaksanaan kegiatan diambil dari nilai rata-rata indikator perencanaan kas dan kesalahan surat perintah membayar.
Selain itu, Kementerian Keuangan RI mewacanakan akan menerapkan suatu skema reward and punishment pada Satker, Lembaga dan OPD dengan kinerja paling bawah dalam pengelolaan anggaran. Dengan berhasilnya mendapatkan predikat terbaik 3 dalam pegelolaan anggaran ini, menunjukkan bahwa Korem 072/Pmk konsisten dalam menerapkan zona integritas yang telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu, untuk menjadi wilayah bebas dari korupsi yang dilakukan oleh Menpan-RB. (Fan)
