Yogyapos.com (JAKARTA) - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menghadiri agenda Exit Meeting Amirul Hajj 2026 yang digelar di Kantor Urusan Haji Jeddah, Sabtu (06/06/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus penyampaian sejumlah rekomendasi perbaikan layanan untuk tahun mendatang.
BACA JUGA: Rakor di Yogya, Mendagri: Stabilitas Poliitik dan Keamanan Faktor Utama Dukung Pembangunan
Dalam kesempatan itu, Menhaj menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun ini yang dinilai berjalan baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak, mengingat jemaah haji Indonesia datang dari berbagai daerah dengan latar belakang, karakter, dan kebutuhan yang beragam.
BACA JUGA: Sabo Dam Pakunden Padukan Wisata Alam, Taman Mini dan Kolam
“Penyelenggaraan haji tahun ini tidak mudah. Jemaah kita datang dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam latar belakang dan keberagaman. Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, prosesnya dapat terlaksana dengan baik,” ujar Menhaj.
Menhaj menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan layanan haji. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras sejak fase persiapan, operasional, puncak haji, hingga pemulangan jemaah.
BACA JUGA: Gubrak! Lurah Condongcatur Resmi Tersangka Korupsi, Polda DIY: Kerugian Negara Rp 1 M
“Kemenhaj tidak berdiri sendiri. Kami membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Saya mengapresiasi seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan haji tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua PPIH Arab Saudi, Ian Heriyawan, menyampaikan sejumlah capaian dan catatan operasional haji 2026. Ia menyebut penyerapan kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 99,6 persen, dengan sekitar 600 kuota yang tidak terserap. Dari sisi pemulangan, sebanyak 78 kloter atau sekitar 30.500 jemaah telah kembali ke Tanah Air.
BACA JUGA: Masyarakat Minang di Yogyakarta Laporkan Abu Janda ke Polda
“Penyerapan kuota kita mencapai 99,6 persen. Ada sekitar 600 kuota yang tidak terserap. Untuk pemulangan, sampai saat ini sudah 78 kloter atau sekitar 30.500 jemaah yang kembali ke Tanah Air,” jelas Ian.
Terkait layanan tahun depan, Ian menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara petugas haji Indonesia dan syarikah. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama terkait penunjukan syarikah sebagai mitra layanan jemaah.
BACA JUGA: Menyelami Laut Kerinduan dalam 'Gelombang Laut Ibu' Karya Ulfatin Ch
“Kita harus fokus pada bagaimana kerja sama antara petugas haji dan syarikah nanti. Termasuk juga mitigasi terhadap kebijakan Saudi tentang penunjukan syarikah,” kata Ian.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Amirul Hajj, Ilfi Nurdiana, menyampaikan 10 poin rekomendasi untuk peningkatan layanan haji ke depan.
BACA JUGA: Walikota Hasto Wardoyo Targetkan Bedah 22 Rumah Selama Sebulan
Pertama, peningkatan layanan di Mina, khususnya terkait kapasitas tenda dan penyediaan ruang privasi bagi jemaah perempuan agar tetap dapat menjaga aurat dengan nyaman.
“Kedua, peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pra dan pasca-Armuzna. Perlu ada penegasan kepada syarikah penyedia transportasi agar bus datang lebih awal. Syarikah yang terlambat juga perlu dievaluasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya,” tandasnya.
BACA JUGA: Memahami Praktik Kehumasan Profesional, HM HUMAS UPN Veteran Kunjungi Gembira Loka Zoo
Ketiga, percepatan operasional bus shalawat pasca-Armuzna dengan dasar persetujuan dari Kerajaan Arab Saudi agar jemaah dapat melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada dengan lebih lancar.
“Keempat, efisiensi layanan berbasis kedekatan hotel dengan Masjidil Haram. Kami menilai, meskipun biaya hotel lebih tinggi, penempatan hotel yang dekat dengan Haram dapat mengurangi kebutuhan transportasi dan meningkatkan kenyamanan jemaah,” kata Ilfi.
BACA JUGA: Puisi Jelek untuk Penguasa Buruk
Kelima, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri dalam layanan katering jemaah, baik melalui dapur milik Indonesia maupun bahan makanan yang diimpor dari Indonesia.
“Keenam, peningkatan pelatihan bagi petugas kloter dan petugas daerah agar kualitas layanan di lapangan semakin seragam dan sesuai standar,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkab Sleman Dorong Pemerataan Pembangunan Kalurahan Berbasis Data Kebutuhan Riil Masyarakat
Ketujuh, penguatan standar layanan petugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penambahan jumlah pembimbing ibadah laki-laki agar layanan tetap berjalan ketika petugas perempuan berhalangan.
“Poin delapan, penguatan diplomasi layanan kesehatan dan akomodasi Armuzna, terutama peningkatan fasilitas tenda, penambahan jumlah toilet bagi perempuan dan lansia, serta izin safari wukuf bagi jemaah yang sakit parah,” tambahnya.
BACA JUGA: Polres Sleman Amankan Tiga Oknum Pelajar Tersangka Penganiayaan, BB Celurit
Kesembilan, penguatan layanan haji ramah lingkungan, khususnya di kawasan Armuzna, dengan mengurangi sampah plastik melalui penyediaan tumbler dan dispenser air minum.
“Terakhir, Perlu layanan jasa dorong yang terintegrasi, nyaman, dan aman bagi lansia dan jemaah risiko tinggi, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Selain itu, perlu dikaji kemungkinan dibukanya Bandara Taif. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, perlu melakukan feasibility study atau kajian kelayakan,” pungkasnya.
BACA JUGA: Sleman akan Jadi Tuan Rumah Konferensi Pendidikan Indonesia
Sebagai penutup, forum Exit Meeting Amirul Hajj 2026 mencatat adanya apresiasi dari berbagai pihak terhadap standar layanan haji tahun ini yang dinilai semakin baik. Tingginya tingkat kepuasan jemaah menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji, yang terlihat dari menurunnya jumlah keluhan jemaah secara signifikan.
Selain itu, temuan audit internal maupun eksternal juga menurun, menunjukkan tata kelola penyelenggaraan haji yang semakin transparan dan akuntabel. Standar layanan atau Service Level Agreement (SLA) yang semakin jelas dan terukur, serta indikator kesehatan jemaah yang membaik, menjadi catatan positif untuk memperkuat kualitas pelayanan haji pada tahun berikutnya. (*)
