GM Burza Hotel Yogya Ditahan, Diduga Terlibat Kasus Kredit Fiktif Rp 1,5 Miliar

share on:
Tersangka HS selaku General Manager Burza Hotel Yogyakarta saat akan dimasukkan dalam mobil tahanan Kejati DIY || YP-Ist

Yogyapos.com (YOGYA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY menetapkan General Manager (GM) Burza Hotel Yogyakarta, Herman Sulistyono (HS), sebagai tersangka kasus dugaan manipulasi kredit oleh Perumda BPR Bank Jogja kepada pegawai hotel. 

Dalam perkara ini negara dirugikan sekitar Rp 1.577.383.546. Tersangka langsung dilakukan penahanan di Lapas Kelas II Yogyakarta.

“Penyidik menaikkan status saksi menjadi tersangka kepada inisial HS selaku General Manager Burza Hotel Yogyakarta,” kata Kasi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Kasi Uheksi) Kejati DIY Toni Wibisono didampingi Penkum Herwatan dan Aspidsus Muhammad Anshar Wahyuddin, Kamis (5/10/2023).

BACA JUGA: Konflik PT Tirta Investama vs CV Sumber Tirta, Puluhan Pekerja Resah Kehilangan Pekerjaan

Dijelaskan, proses pengajuan kredit dilakukan pada tahun 2018-2019, Perumda BPR Bank Jogja memberikan fasilitasi kredit kepada pegawai Burza Hotel, dalam prosesnya tersangka HS mengajukan permohonan kredit dengan meminjam nama-nama pegawai swasta Burza Hotel yang diduga fiktif.

“Bahwa dalam proses pengajuannya terdapat dokumen kelengkapan syarat kredit yang dibuat isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan adanya manipulasi data-data yang dilakukan oleh tersangka HS,” ungkap Toni.

BACA JUGA: Penyidik Kejati DIY Periksa 6 Notaris Terkait Kasus TKD Caturtunggal, Ini Inisialnya

Diketahui, setelah dana pengajuan kredit tersebut cair, diduga diselewengkan tidak diberikan kepada pegawai yang nama-namanya diajukan dalam daftar meminjam, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Setelah pencairan uang tersebut diterima, dinikmati dan digunakan oleh tersangka HS. Atas perbuatan tersangka “HS” tersebut berakibat timbulnya kerugian negara cq PD BPR hingga kurang lebih sebesar Rp 1.577.383.546,” bebernya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” imbuh dia. (Opo)

 

 

 

 

 

 

 


share on: